G24NEWS.TV, TERNATE – Tenaga kesehatan di RSU Chasan Boesoerie (CB) Ternate, Maluku Utara (Malut) mogok dan menghentikan layanan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) buntut tuntutan pembayaran tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) selama 15 bulan.
“Jika tidak ada titik terang pembayaran TPP, kami tetap menutup aktivitas IGD, pemboikotan IGD akan terus berlanjut,” kata salah seorang Perwakilan Nakes RSU CB Ternate, Kamsun saat dihubungi saat melakukan penutupan IGD CB Ternate, Sabtu.
Menurut dia Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sudah 15 bulan tidak menyelesaikan pembayaran TPP para tenaga kesehatan di RS Chasan Boesoerie. Gubernur Abdul Gani sebenarnya sudah berjanji untuk menyelesaikan pembayaran, namun belum juga terealisasi.
Pemboikotan pusat pelayanan masyarakat tersebut berlangsung sejak pukul 06.10 WIT hingga Sabtu siang.
Dalam aksi itu, puluhan nakes memasang spanduk bertuliskan tuntutan kepada Pemprov Malut segera membayar TPP, mendesak Gubernur segera mencopot Plh Dirut rumah sakit Alwia Assagaf, Sekda Provinsi Malut, Samsudin Abdul Kadir, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala BPKAD Provinsi Malut, Ahmad Purbaya.
Sebelum itu, Gubernur AGK di hadapan ratusan Nakes pada 24 Desember 2022 berjanji akan membayar TPP dengan melakukan pinjaman dan berjanji mengganti semua jabatan di manajemen RSUD termasuk Plh Dirut RSU, dr Alwia Assagaf, tetapi, janji gubernur ini belum direalisasi.
Ketua Lembaga Pengawasan dan Pemberantasan Tipikor (LPP-Tipikor), Allan Ilyas dihubungi ANTARA menyatakan, aksi penutupan akses IGD RSU karena selain belum adanya pembayaran TPP bagi nakes, ada pula kasus honor bagi 300 nakes berstatus honorer dan pembayaran kontrak orang dokter yang bertugas di RSU CB belum diselesaikan.
Sementara itu, Pj Direktur RSU CB, Alwia Assagaf ketika dihubungi berjanji, pihaknya akan bersama Sekprov Malut, Samsuddin A Kadir dan Kadis Kesehatan, Idhar Sidi Umar akan menemui Perwakilan Nakes RSU CB pada Sabtu (21/1) Siang untuk membicarakan terkait pembayaran TPP dan berbagai persoalan di RSU tersebut.
“BLUD memang belum mampu membayar TTP dan diupayakan sekarang, karena dana BPJS yang masuk diprioritaskan membayar jasa pelayanan para dokter termasuk para perawat untuk Agustus 2022,” katanya.
Menurut dia mereka sudah berkirim surat pada Gubernur Malut untuk dapat melunasi pembayaran hutang TTP dan juga hutang obat obatan sebesar Rp17 miliar. “Pemprov Malut juga akan mengambil alih pembayaran utang obat sebesar Rp9 miliar dalam proses dokumen untuk pengajuan,” ujarnya.
Sebelumnya, Sekretaris Provinsi Malut Samsuddin A Kadir mengingatkan kepada tenaga kesehatan di lingkup RSUD Chasan Boesoerie Ternate agar tidak mogok dan mengganggu pelayanan kesehatan saat menuntut pembayaran TPP bisa diproses pidana.
“Pemprov Malut saat ini berupaya meminjam uang untuk pembayaran TPP bagi ASN di RSUD Chasan Boesoerie secara bertahap, sehingga seluruh petugas medis untuk tetap bekerja melayani masyarakat,” kata Samsuddin.
