Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Dedi Mulyadi mengatakan, banyak kampung nelayan di Indonesia yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi.
“Kalau kita lihat keliling ke seluruh pelosok, hampir di beberapa kampung nelayan di Indonesia itu rata-rata tingkat kemiskinannya masih sangat tinggi,” ujar Kang Dedi dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube G24 Channel, Minggu (2/10/2022).
Ia pun menjelaskan tiga faktor yang membuat tingkat kemiskinan di kampung nelayan tinggi.
Pertama, sebut dia, nelayan tidak memiliki cukup modal untuk melaut. Mereka umumnya bekerja di tauke atau bos yang berkuasa di daerah jaringan nelayan.
“(Para nelayan) ini hanya bermodalkan perahu ketinting kecil karena pendapatan mereka tidak banyak,” tutur Kang Dedi.
Faktor kedua, dia melanjutkan, kebanyakan nelayan tidak memiliki hunian yang layak. Ketiga, tidak adanya integrasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP) dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencan (BKKBN) untuk membantu masyarakat di kampung nelayan mengikuti program Keluarga Berencana (KB).
Maka dari itu, Kang Dedi pun berkomitmen membawa aspirasi nelayan agar didengarkan oleh pemerintah. Ia pun mengingatkan pemerintah untuk lebih memperhatikan kesejahteraan dan kesehatan para nelayan.
“Untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan itu tidak melulu hanya persoalan dalam meningkatkan produktivitas, tetapi harus mulai terintegrasi dengan menata kehidupan mereka dengan lebih mendorong kebijakan yang pro terhadap perubahan nasib nelayan,” kata Kang Dedi.
Kang Dedi memberikan solusi untuk memperbaiki kesejahteraan nelayan harus dimulai dari penyaluran sekaligus memberikan kecukupan modal, memfasilitasi tempat tinggal yang layak, memperbaiki sanitasi tempat tinggal nelayan, hingga menata kehidupan keluarga dengan mensosialisasikan keluarga berencana.
“Jawaban dari masalah ini adalah perencanaan yang terukur dari waktu ke waktu. Kalau polanya (sekadar hanya menyalin) ini, sampai kiamat enggak akan beres urusannya,” ujar Kang Dedi saat Rapat Dengar Pendapat dengan jajaran Eselon I Kementerian KP di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (7/6/2022).
