G24NEWS.TV, JAKARTA — Gubernur Ridwan Kamil mengambil tindakan tegas atas kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan PPDB 2023 di Jawa Barat.
Segala bentuk kecurangan PPDB di Jawa Barat akan ditindak tegas oleh gubernur yang kerap disapa Kang Emil itu.
Ia bahkan telah mencoret ribuan siswa yang mendaftar PPDB dengan cara-cara ilegal seperti sistem jual beli kursi.
Tak hanya itu, Ridwan Kamil beserta jajaran Pemprov Jabar telah menyiapkan Tim Pengaduan menghadapi proses PPDB SMA/SMK.
Tim khusus yang dibuat Ridwan Kamil akan melakukan pembersihan terhadap kecurangan di daerah atau domisili yang ada di sistem PPDB 2023.
Kecurangan dalam sistem PPDB mencerminkan data tidak terbuka dan tidak transparan untuk masyarakat.
Padahal, masyarakat penting mengetahui bagaimana proses sistem PPDB yang tengah berlangsung. Pasalnya, kasus ini menyangkut masa depan pendidikan anak-anak Indonesia serta pemenuhan hak setiap rakyat.
Kecurangan dalam proses penerimaan peserta didik baru membuat sistem pendidikan di Indonesia menjadi buruk dan merugikan peserta didik lainnya.
Kecurangan PPDB 2023, Bahan Evaluasi Pemprov Jawa Barat
Orang tua atau wali siswa banyak yang menyampaikan protes terkait kecurangan sistem PPDB 2023 seperti yang terjadi di SMAN 1 Batujajar Kabupaten Bandung.
Para orang tua kesal dan mengatakan bahwa sistem zonasi pada PPDB 2023 ini tidak transparan dan akuntabel. Para orang tua mengeluhkan bahwa data mereka diubah oleh pihak sekolah.
Kasus alamat rumah yang dekat dengan sekolah tiba-tiba alamat rumah berubah menjadi lebih jauh dari sekolah. Akibatnya, calon siswa tidak diterima karena secara tertulis jarak rumah ke sekolah jauh.
Sementara di Kota Bogor, sebanyak 3251 orang lolos PPDB tingkat SMP 2023 jalur zonasi. Namun, 208 orang di antaranya didiskualifikasi karena data kependudukannya bermasalah.
Polemik dan masalah dalam sistem PPDB 2023 ini akan menjadi bahan evaluasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam melakukan pemeriksaan lebih ketat.
Ia juga mengatakan bahwa pelaku kecurangan akan ditindak tegas tanpa terkecuali.
Pembersihan oleh tim khusus itu, kata Kang Emil, dilakukan secara profesional dalam proses koreksi pada sistem PPDB. Proses pembatalan atas kecurangan di sistem PPDB telah dilakukan secara perlahan.
Gubernur Jawa Barat itu berharap masalah PPDB tahun ini tidak terulang dan tidak ditindak oleh pemerintah.
