G24NEWS.TV, JAKARTA – Pemerintah berusaha mengurangi tingkat pengangguran angkatan kerja dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dengan melakukan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi, ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Pemerintah meluncurkan Perpres No 68/2022 tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (RVPV) sebagai landasan program tersebut.
Menurut Airlangga Hartarto yang juga Ketua Umum Partai Golkar, aturan ini berusaha mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan dengan menciptakan SDM yang kompeten, produktif dan berdaya saing di pasar global.
Dengan beleid ini, akan diatur kerja sama antara sekolah-sekolah dengan pihak swasta. Tujuannya agar lembaga pendidikan bisa memberikan lulusan dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh industri.
Lihat postingan ini di Instagram
“Insya Allah aturan ini akan membuka keran kerja sama khususnya pihak swasta dan institusi pendidikan, dalam membantu para para pelajar dan anak-anak muda kita mendapatkan pekerjaan,” ujar Airlangga Hartarto.
Saat ini, Indonesia mempunyai jumlah angkatan sekitar 143,7 juta orang dan diprediksi bertambah sekitar 3,5 juta orang tiap tahun. Indonesia akan mengalami puncak bonus demografi yang diprediksi bakal terjadi pada 2030. Saat itu jumlah penduduk usia produktif akan lebih besar mencapai 64% dari total jumlah penduduk yang diproyeksikan sejumlah 297 juta jiwa.
“Bonus demografi inilah yang akan dimanfaatkan lewat program revitalisasi ini untuk melompat menjadi negara maju pada 2045,” ujar Airlangga Hartarto.
Menurut Airlangga Hartarto pendidikan vokasi ini dapat menjadi payung dari kerja sama antara sekolah, pihak swasta dan pemerintah. Termasuk menyediakan program magang atau apprenticeship di berbagai sektor industri.
“Dengan magang ini diharapkan pada saat lulus mereka sudah langsung siap kerja. Kerja sama internasional juga dapat kita bangun melalui aturan baru ini,” ujar dia.
Pemerintah sebelumnya juga memberikan dukungan untuk beberapa program pendidikan vokasi seperti pemberian super tax deduction. Ini adalah program insentif pajak yang diberikan pemerintah pada industri yang terlibat dalam program pendidikan vokasi berupa pengurangan penghasilan kena pajak hingga 200 persen.
Selain itu juga mempersiapkan matching fund, hingga Rp1 triliun, yaitu pendanaan untuk kolaborasi antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri.
Menurut Airlangga paradigma pendidikan dan pelatihan vokasi harus diarahkan berorientasi pada kebutuhan pasar kerja termasuk pasar global. Karena itu, sistem informasi pasar kerja yang komprehensif serta proyeksi kebutuhan ke depan, sangat diperlukan untuk menjadi rujukan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi.
Pemerintah menurut Airlangga juga terus mendorong pengembangan talenta digital untuk menghadapi tantangan digitalisasi dengan mendirikan Pusat Industri Digital Indonesia (PIDI) 4.0.
Perpres vokasi tersebut juga mengamanatkan kepada Kepala Daerah untuk segera membentuk Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (TKDV) untuk mengoordinasikan dan menyinergikan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi di daerah bersama dengan KADIN daerah.
Presiden Joko Widodo sendiri menargetkan tahun ini bisa menekan angka pengangguran hingga 6 persen dan angka kemiskinan hingga 8,5 persen.
