Puteri Komarudin Rilis Capaian Kerja Masa Sidang III 2022-2023

G24NEWS.TV, JAKARTA – Puteri Komarudin, menyajikan capaian kerja Masa Sidang III 2022-2023 di unggahan sosial media miliknya @puterikomarudin, Senin (14/3). Adapun Masa Sidang III 2023-2024 DPR RI dimulai dari 10 Januari sampai 13 Februari 2023.

Dalam unggahannya, Anggota DPR RI Fraksi Golkar tersebut menyampaikan tren konser yang berlangsung diangkat menjadi tema capaian kerja dirinya di Masa Sidang III 2022-2023.

“Tren konser-konser yang keren yang ada beberapa bulan terakhir coba aku angkat sebagai tema Capaian Kerja Masa Sidang III 2022-2023. Euforia dan kebahagiaan yang ada saat menonton konser musik ingin aku coba aku sebarkan melalui sajian capaian kerja kali ini.” tulis Puteri dalam narasi unggahannya.

Puteri juga menampilkan deskripsi jabatan apa saja yang ia emban sebagai berikut:

Fraksi Partai Golkar Dapil Jawa Barat VII meliputi Kab.Bekasi, Karawang, dan Purwakarta
Anggota Komisi IX (Keuangan, Perbankan, dan Perencanaan Pembangunan Nasional)
Anggota BKSAP (Badan Kerja Sama Antar Parlemen)
Perwakilan Regional Grup Asia Pasifik untuk Biro Parlemen Perempuan Inter-Parliementary Union (IPU)
Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) untuk Tiongkok
Ketua Umum KPPI (Kaukus Pemuda Parlemen Indonesia)
Wakil Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bid.Ekonomi dan Keuangan.

Statistik Rapat

Sebagai Anggota DPR RI, Puteri Komarudin menghadiri rapat-rapat yang berkaitan dengan jabatan dan fungsinya yang melekat dengan rincian sebagai berikut:

*Agenda BKSAP Day ke DIY

** termasuk RDPU dengan kandidat kantor akuntan public, dan Pemerintah Kabupaten Blora

Pelaksanaan Fungsi

Seperti yang diketahui, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki 3 fungsi utama yaitu fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.

Sebagai Anggota DPR RI utamanya menjabat sebagai Anggota Komisi IX, Puteri menampilkan deskripsi pelaksanaan fungsi yang ia jalankan selama Masa Sidang III 2022-2023 yaitu fungsi pengawasan dan anggaran sebagai berikut:

Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang serta APBN.

Uji Kepatutan dan Kelayakan (Fit and Proper Test)

Terlibat dalam proses seleksi Kantor Akuntan Publik Pemeriksa Laporan Keuangan BPK RI Tahun 2022 dan Calon Anggota Deputi, Gubernur Bank Indonesia Periode 2023-2028
Mengingatkan KAP terpilih untuk memeriksa secara independen, berkualitas, detail dan mendalam
Mendorong Deputi Gubernur BI terpilih untuk perkuat BI dalam akselerasi ekonomi dan keuangan digital

Penyelesaian Kasus Perusahaan Asuransi Bermasalah

Menerima audiensi perwakilan kelompok pemegang polis Wanaartha Life terkait legalitas pembentukan Tim Likuidasi dan minimnya informasi penyelesaian kasus dari OJK
menekan OJK supaya perkuat pengawasan pada 11 perusahaan asuransi yang dalam status pengawasan khusus
mendesak OJK untuk intensifkan pengawasan produk asuransi unit link

Evaluasi Kinerja Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Mengapresiasi atas penghargaan yang diterima BRI sepanjang tahun 2022
mengingatkan BRI untuk meningkatkan kinerja penyaluran pupuk subsidi melalui program Kartu Tani

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)

Otorita IKN perlu dikawal proses ganti rugi pembebasan lahan kepada rumah tangga yang terdampak pembangunan proyek ibukota negara
mendorong otorita IKN optimalkan skema pembayaran alternatif untuk penuhi kebutuhan anggaran pembangunan

Program Penjaminan Polis Asuransi

Mendesak LPS agar segera mempersiapkan implementasi program penjaminan polis asuransi secara menyeluruh untuk melindungi pemegang polis
mengingatkan LPS agar peta jalan penerapan program penjaminan polis dapat berjalan sesuai target

Kebijakan Devisa Hasil Ekspor

Mendesak LPEI agar segera mempersiapkan pengelolaan Devisa Hasil Ekspor (DHE) atas transaksi ekspor dari debitur LPEI
Mendukung pemerintah untuk melakukan pengaturan lebih lanjut terkait Devisa Hasil Ekspor untuk non Sumber Daya Alam

Fungsi Anggaran

Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.

Mengapresiasi penerimaan pajak dan bea cukai yang melampaui target
mempertanyakan realisasi penggunaan Dana Alokasi UMUM untuk pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Kementerian Keuangan perlu evaluasi perencanaan dan penganggaran agar selaras dan tepat sasaran, terutama untuk pengentasan kemiskinan
Mempertanyakan realisasi rencana penggunaan 3% Dana Desa untuk operasional kepala desa
Mengingatkan pemerintah untuk perhatikan nasib dan kesejahteraan tenaga honorer hingga aparat desa
Mendalami terkait perubahan formulasi Dana Alokasi Umum dan perkembangan implementasi Dana Bagi Hasil Perkebunan kelapa sawit
Mempertanyakan kriteria kebijakan automatic adjustment atau pemblokiran anggaran pada Kementerian/Lembaga (K/L)
Mengimbau pemerintah evaluasi dan perbaiki kualitas belanja K/L agar semakin tajam dan tepat sasaran sesuai prioritas
mengingatkan agar independensi OJK tetap terjaga meski anggarannya kini mengikuti mekanisme APBN
Mendukung penyusunan peta jalan pengembangan industri hasil tembakau untuk beri kejelasan akan kesejahteraan petani dan buruh
Mendesak Dirjen Bea Cukai untuk tindak situs electronic customs declaration atau e-CD yang palsu