HeadlineNasional

Partai Golkar: Penambahan Kementerian Jangan Selalu Dianggap Negatif

29
×

Partai Golkar: Penambahan Kementerian Jangan Selalu Dianggap Negatif

Share this article
Ketua DPP Golkar dan Anggota Komisi I DPR Dave Laksono. Foto; Dok
Ketua DPP Golkar dan Anggota Komisi I DPR Dave Laksono. Foto; Dok

G24NEWS.TV, JAKARTA — Partai Golkar mendukung wacana penambahan kementerian dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka karena akan mempermudah pemerintahan menyusun dan mengimplementasikan kebijakan. 

Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono mengatakan penambahan kementerian tidak harus dipandang selalu negatif. 

Biasanya penambahan kementerian memang dipandang sebagai upaya untuk bagi-bagi kekuasaan dan memboroskan anggaran. 

Namun hal itu tidak selamanya benar. Penambahan kementerian juga bertujuan mempermudah bagi pemerintah dalam membuat kebijakan untuk masyarakat.

“Ruang gerak Presiden dalam membentuk kabinetnya jangan dihambat,” kata Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono pada media. 

Menurut dia kemampuan pemerintah mengeksekusi kebijakan juga ditentukan dari susunan kabinet. 

Karena itu wacana penambahan kementerian di era Prabowo-Gibran akan mempermudah bagi pemerintah dalam membuat kebijakan untuk masyarakat.

“Jadi Presiden terpilih nantinya dapat lebih cepat membuat kebijakannya dan dapat segera mengimplementasikan kehendak beliau dalam melayani rakyat,” ujar Dave.

Sebelumnya Waketum Partai Gerindra Habiburokhman  mengatakan keterlibatan banyak pihak dalam kabinet Prabowo – Gibran adalah hal yang wajar. 

Baca Juga  Survei: Prabowo Subianto Unggul Lawan Anies Baswedan Maupun Ganjar Pranowo  

Meski kabinet telihat gemuk dengan penambahan kementerian, namun hal itu dilakukan dengan bangsa agar bisa menjawab tantangan ke depan.

“Tapi dalam konteks negara, jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus. Negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target target kita besar,” ujar  Habiburokhman. 

“Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan sehingga jadi besar,” imbuhnya.

Habiburokhman menepis pandangan jika penambahan pos menteri untuk mengakomodasi dukungan politik. 

Dia menyerahkan ke Prabowo ihwal wacana penambahan pos kementerian itu.

“Masukan dari masyarakat kami terima, tapi itu tadi, kewenangan membentuk kabinet, formasinya seperti apa, jumlahnya berapa, secara substansi, baik konstitusi itu ada di Pak Prabowo, sebagai president elected,” ujar dia.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga menganggap penambahan kementerian dilakukan karena memperhatikan kebutuhan permasalahan ke depan.

“Bagus, dulu kan kita ada perumahan misalnya, sekarang orang mau climate change iya kan, menjadi perhatian anak muda kita semua seluruh dunia atau penting lingkungan misalnya,” kata Zulhas usai acara Rakornas PAN, Jakarta dikuti dari CNN, Kamis (9/5).

Baca Juga  Ridwan Kamil Gabung Golkar, Akbar Tanjung: Insya Allah Menang

Keadaan dunia selalu berkembang sehingga tak menutup kemungkinan penambahan nomenklatur kementerian sebagai jalan keluar. 

Indonesia merupakan negara yang besar baik secara wilayah maupun jumlah penduduk.

Namun, Zulhas tetap menyerahkan sepenuhnya ke Prabowo selaku presiden terpilih. Wacana penambahan kementerian merupakan prerogatif presiden.

Belakangan beredar kabar Prabowo hendak menambah kursi menteri menjadi 40. Merespons itu, Presiden Jokowi menegaskan bukan dirinya yang memberi saran.

Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka mengatakan komposisi kabinet kini masih dalam tahap pembicaraan.

“Itu nanti ya. Masih dibahas, masih digodok dulu. Tunggu saja ya,” katanya usai memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (Rakorpok) Pemerintah Kota (Pemkot) Solo di Bale Tawangarum, Balai Kota Solo, Selasa (7/5).

Putra Presiden Jokowi itu tak menampik kemungkinan bertambahnya kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran. Ia bahkan mengakui salah satu kementerian yang sedang digagas adalah kementerian khusus untuk mengurus program makan siang gratis.

 

banner 325x300