G24NEWS.TV, JAKARTA — Partai Golkar dinilai paling siap untuk jadi tempat berlabuh Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang sudah tidak diakui lagi sebagai kader PDI Perjuangan.
Di sisi lain, Gibran sendiri sudah menyatakan telah menyiapkan roadmap politik untuk dirinya sendiri.
“Kelihatannya memang cukup punya peluang ke Partai Golkar,” ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin, dikutip dari berbagai media.
Menurut Ujang, penting bagi Gibran untuk bergabung dengan partai politik untuk kelanjutan karir politiknya, terutama apabila hendak maju pada kontestasi pada tahun 2029 mendatang.
Selain itu, parpol bagi Gibran juga berfungsi sebagai tempat bernaung yang mendukung dirinya di pemerintahan mendampingi presiden terpilih Prabowo Subianto.
“Jika Gibran akan maju dalam kontestasi tahun 2029 mendatang, jadi capres maupun cawapres, pasti butuh parpol,” ujar dia.
“Butuh parpol, butuh koalisi bahkan hingga 20 persen gitu. Jadi, enggak mungkin Gibran enggak berpolitik,” ujarnya.
Golkar menurut dia cocok untuk Gibran karena mempunyai sistem dan mekanisme organisasi yang cocok.
Golkar adalah partai besar yang punya semangat nasionalisme yang cocok dengan karakter Gibran.
Namun Gibran juga tidak mudah untuk mendapatkan jabatan ketua umum dalam waktu dekat di partai ini, karena aturan-aturan yang ketat.
Salah satu aturannya adalah ketua umum hanya bisa dijabat oleh anggota yang sudah lima tahun menjadi pengurus dan lima tahun aktif dalam partai.
“Belum bisa kalau mau jadi ketua umum. Di Golkar juga dikenal PDLT, prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela,” ujar Ujang.
Jika Gibran memaksakan diri menjadi ketua umum Partai Golkar akan ada resistensi dari senior dan kader partai.
“Pasti resistensinya tinggi dan mengalami penolakan dari senior dan kader-kader partai Golkar,” ujarnya. Dia mengatakan, Gibran paling mungkin menjadi anggota dewan pembina atau anggota dewan pakar, atau bahkan anggota dewan penasihat Partai Golkar.
Sebelumnya, Gibran mengaku telah menyiapkan peta jalan politik ke depan.
