Headline

Partai Golkar: Tidak Ada Tendensi Bungkam Kebebasan Pers dalam RUU Penyiaran

12
×

Partai Golkar: Tidak Ada Tendensi Bungkam Kebebasan Pers dalam RUU Penyiaran

Share this article
Nurul Arifin
Nurul Arifin

G24NEWS.TV, JAKARTA — Anggota Panitia Kerja RUU Penyiaran yang juga pengurus Partai Golkar Nurul Arifin mengatakan revisi UU Penyiaran tidak membungkam kebebasan pers di Indonesia.

“Tidak ada tendensi untuk membungkam pers dengan RUU Penyiaran ini,” kata Nurul Arifin anggota Panja di Jakarta, Selasa (14/5).

Lanjut dia, Komisi I DPR RI terus membuka diri terhadap masukan seluruh lapisan masyarakat terkait RUU Penyiaran, karena RUU masih akan diharmonisasi di Badan Legislasi DPR RI.

“RUU Penyiaran yang tengah dibahas di DPR, masih dalam proses, jadi belum final,” katanya menegaskan, seperti dilaporkan wartawan.

Baca Juga  Golkar: Semangat Berkurban jadi Teladan para Kader Hadapi Pemilu 2024

Dia menjelaskan beberapa pasal RUU Penyiaran yang mendapatkan kritik, seperti pada Pasal 8A ayat (1) huruf (q) dan Pasal 42, yang memberikan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) wewenang untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik khusus di bidang penyiaran.

Selain itu, Pasal 50B ayat (2) huruf (c) yang memuat larangan isi siaran dan konten siaran menayangkan tayangan eksklusif jurnalistik investigasi.

“RUU yang beredar bukan produk yang final, sehingga masih sangat dimungkinkan untuk terjadinya perubahan norma dalam RUU Penyiaran,” katanya.

Menurut dia, terdapat beberapa pokok yang diatur pada RUU Penyiaran, seperti pengaturan penyiaran dengan teknologi digital dan penyelenggaraan platform digital penyiaran, perluasan wewenang KPI, hingga penegasan migrasi analog ke digital atau analog switch-off.

Kata dia, RUU Penyiaran ini adalah perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang mana sebetulnya sudah digulirkan sejak tahun 2012.

Baca Juga  Kunjungi SBY: Airlangga Hartarto Dorong Masyarakat Hindari Politik Identitas

Namun seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, kita memerlukan penguatan regulasi penyiaran digital, khususnya layanan Over The Top (OTT) dan User Generated Content (UGC).

“Jadi secara substansi kita memang membutuhkan revisi UU Penyiaran ini,” ujarnya.

banner 325x300