G24NEWS.TV, JAKARTA – Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, Gde Sumarjaya Linggih menyatakan segera menggandeng dunia usaha untuk membantu daerah-daerah kekeringan di Bali.
“Saya mesti segera turun ke masyarakat. Dan kita akan himpun dari beberapa kelompok pengusaha,” ujar dia saat ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (20/10/2023).
Ia mengatakan, pada acara charity tanggal 22 Oktober 2023 mendatang, pihaknya akan mengumpulkan dana bagi upaya penanggulangan kekeringan di Bali.
“Kondisi ini membuat Bali siaga-1 semuanya,” katanya lagi.
Masih Banyak Dana Pemerintah
Menurut dia, sebenarnya masih banyak alokasi dana pemerintah ke daerah. Dan Pemerintah Provinsi Bali diminta untuk segera mengucurkan dana tersebut bagi daerah-daerah yang mengalami kekeringan.
“Pemerintah Provinsi Bali mesti harus disiagakan untuk itu. Karena persoalan air ini persoalan utama atau primer. Tidak mungkin kita abaikan apalagi di daerah internasional seperti Bali. Tau-tau ada orang meninggal akibat tidak ada air, kan tidak baik,” ungkap Demer, panggilan akrab Gde Sumarjaya Linggih.
Ia menegaskan, dirinya juga akan segera membahas permasalahan tersebut di parlemen untuk menjadi pembahasan bersama.
“Itu mungkin yang jadi concern kita kedepan. Salah satu concern saya di parlemen,” terang Demer lagi.
Berdampak pada Pariwisata Bali
Demer mengakui, bahwa permasalahan yang terjadi di Bali sudah berhasil diatasi. Namun, kasus kekeringan menjadi permasalahan perdana yang terjadi.
“Biasanya yang terjadi di Bali adalah soal macet, sampah, banjir. Banjir sudah teratasi, sekarang kekeringan yang jadi masalah. Saya akan coba juga agar teman-teman swasta ikut membantu. Karena saya dulu sempat jadi Ketua HIPMI, KADIN di Bali, untuk membantu di daerah-daerah kekeringan, terutama untuk air minumnya,” tegas dia.
Bali Alami Siaga Kekeringan
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah itu selama 14 hari ke depan.
Kebijakan diberlakukan menyusul hasil perkiraan musim kemarau dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang menyatakan bahwa Pulau Bali mengalami kekeringan dalam kurun waktu yang cukup lama dan berpotensi menimbulkan kekurangan air bersih, dan karhutla.
Status siaga tersebut dalam diktum ke satu, terhitung sejak 19 Oktober 2023 sampai dengan 1 November 2023 dan dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan darurat bencana yang dalam keputusan Gubernur Bali bernomor 897/04-G/HK/2023 tersebut.
Keputusan status siaga itu diambil mengacu pada Pasal 23 PP Nomor 21, Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dia mengatakan status keadaan darurat dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.
Penulis: Nyoman Adi Kusuma
Editor: Lala Lala
