G24NEWS.TV, JAKARTA – Sebanyak dua orang kader Partai Golkar, yaitu Airlangga Hartarto dan Ridwan Kamil masuk menjadi rekomendasi Partai Amanat Nasional (PAN) untuk diusung sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden pada Pilpres 2024 mendatang.
Airlangga Hartarto saat ini menjabat sebagai ketua umum dan Ridwan Kamil, wakil ketua umum bidang penggalangan pemilih.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan rencananya akan mengumumkan nama calon presiden dan calon wakil presiden pada acara Rapat Koordinasi Nasional di Kota Semarang, Jawa Tengah, Minggu 26 Februari 2023 mendatang.
“Siapa capres dan cawapres yang diusung PAN, kemungkinan besar akan diumumkan pada rakornas nanti oleh Ketua Umum,” kata Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto di Semarang, dikutip dari Antaranews. “Insyaallah, rakornas ini ada sebuah pernyataan politik dari Bang Zul (Zulkifli Hasan) tentang capres/cawapres,” lanjut dia.
Airlangga Hartarto dan Ridwan Kamil masuk dalam radar pantauan capres-cawapres PAN bersama tokoh-tokoh lain. Ridwan Kamil adalah calon dari klaster kepala daerah yang dianggap berprestasi. Selain dia ada nama Ganjar Pranowo dan Khofifah Indar Parawansa. Sedangkan Airlangga Hartarto berasal dari klaster menteri, bersama dengan Erick Thohir, Zulkifli Hasan dan Mardiono.
PAN, Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan saat ini tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan belum menentukan siapa pasangan calon yang akan diusung dalam Pilpres 2024 mendatang.
Lihat postingan ini di Instagram
Menurut pengamat politik pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan ketiga parti ini sudah mampu menghadirkan profil koalisi programatik yang tidak semata-mata bertumpu pada kepentingan jangka pendek dan kekuasaan.
Gagasan Program Akselerasi Transformasi Ekonomi Nasional (PATEN) yang pernah dicanangkan KIB adalah sebuah terobosan koalisi politik di Indonesia yang biasanya hanya berbicara tentang calon yang akan diusung.
Perolehan suara ketiga parpol anggota KIB sudah melewati ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen perolehan kursi di parlemen atau 25 persen suara sah nasional, berdasarkan UU No 7/2017 tentang Pemilu.
Berdasarkan hasil Pemilu 2019, perolehan suara Partai Golkar sebesar 12,31% dari total suara sah nasional. Sementara, perolehan suara PAN sebesar 6,84% dan PPP sebesar 4,52%. Total perolehan suara ketiga partai pengusung Koalisi Indonesia Bersatu tersebut sebesar 23,67%.
Dari sisi jumlah kursi di parlemen, Partai Golkar meraih 85 kursi, PAN meraih 44 kursi dan PPP meraih 19 kursi. Secara total, perolehan kursi DPR dari Koalisi Indonesia Bersatu tersebut sebanyak 148 kursi.
Koalisi Indonesia Bersatu Pelabuhan Politik Partai Golkar
Sebelumnya politisi Partai Golkar Tantowi Yahya mengungkapkan bahwa partainya sudah mempunyai pelabuhan politik yaitu KIB dalam Pilpres 2024 mendatang. Partai Golkar menurut Tantowi sedang fokus merumuskan agenda politik bersama dengan sesama anggota koalisi.
“Kita lihat saja, yang jelas kita sudah ada pelabuhan yang namanya KIB, apakah KIB itu akan membesar, terus yang mana yang benar, ya di politik ada istilah kebenaran itu adalah ketika ia terjadi,” ujar dia.
Mengapa Partai Golkar terus menjalin komunikasi dengan pihak lain? Kata Tantowi, itu karena partainya bergerak atas aspirasi dan harapan rakyat.
“Kita sadar selain parliamentary threshold, ada satu kebutuhan bagi partai politik manapun meskipun sudah melewati ambang batas, yaitu harus melakukan team up atau menjalin kerjasama, karena dua dan tiga kepala lebih bagus daripada satu kepala,” kata Tantowi.
Selain itu, kata Tantowi saat ini adalah era kolaborasi. Semua pihak diharapkan menggabungkan keunggulan dan saling menambal kekurangan.
Karena itulah Partai Golkar terus menjalin komunikasi dengan partai lain untuk menciptakan kerjasama atau kolaborasi untuk memasuki perhelatan besar yang tinggal satu tahun lagi penyelenggaraanya.
Hingga saat ini, Golkar belum berpikir untuk mengajukan calon wakil presiden pada koalisi. Ini karena mandat yang diberikan oleh keputusan organisasi adalah mengajukan ketua umum Airlangga Hartarto sebagai calon presiden dengan berbagai cara.
Namun kata dia, tidak ada titik pada politik yang artinya tidak ada yang berhenti. “Politik tidak ada titik, semuanya koma, permainan koma inilah yang akan kita lihat nanti, kemana pergerakan kita,” jelas dia.
