G24NEWS.TV, JAKARTA – Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai sangat wajar jika Partai Golkar mendapatkan lima kursi di kabinet Prabowo-Gibran.
“Saya meyakini sudah ada kesepakatan, mungkin Airlangga katakan itu dalam rangka ‘menagih’ apa yang telah disepakati diawal. Saya mendengar informasi dari internal Golkar sebelum pelaksanaan Pemilu 2024, bahwa Golkar minimal mendapatkan lima kursi menteri,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (19/3/2024).
Hal itu disampaikan Ujang terkait pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, yang menyatakan bahwa partai yang dipimpinnya layak mendapatkan minimal lima kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran.
Menurut dia, pembagian kekuasaan atau power sharing biasa dilakukan sebelum dan setelah kemenangan dalam kontestasi politik.
Dia meyakini sudah ada kesepakatan politik antara Airlangga dengan Prabowo apabila pasangan Prabowo-Gibran memenangkan Pilpres 2024.
Ujang menilai sangat wajar ketika Golkar minimal mendapatkan lima kursi di kabinet Prabowo-Gibran. Itu disebabkan karena Golkar menjadi partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mendapatkan suara terbanyak di Pemilu 2024.
“Kekuatan Golkar menjadi prioritas bagi Prabowo. Kenapa itu penting karena ketika pemerintahan berjalan ke depan lalu Golkar merasa aman dan nyaman di koalisi Prabowo-Gibran, maka Golkar akan habis-habisan dukung Prabowo,” jelasnya.
Namun, justru sebaliknya kata Ujang, jika Golkar dikasih sedikit jumlah kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran, maka partai berlambang beringin itu akan bermain setengah mendukung, sehingga berefek tidak baik bagi Prabowo-Gibran.
Internal Koalisi
Ujang meyakini Prabowo akan berhitung cermat untuk memberikan kursi menteri bagi Golkar. Karena ketika salah ambil keputusan, maka bisa menyebabkan Golkar kecewa sehingga memengaruhi internal koalisi.
“Prabowo akan berpikir bagaimana caranya agar Golkar nyaman dan dapat terakomodasi. Koalisi Indonesia Maju kan ada Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN, maka siapa partai yang menang pemilu maka mendapatkan jumlah kursi menteri yang proporsional,” katanya menegaskan.
Ujang mengingatkan bahwa power sharing dan kesepakatan politik merupakan hal yang wajar khususnya dalam konteks pemenang kontestasi politik pasti akan bicara terkait “siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana”.
Karena itu dia menilai sangat wajar ketika Airlangga menyampaikan pernyataan bahwa minimal Golkar mendapatkan lima kursi menteri.
“Pernyataan itu tidak wajar kalau Golkar suaranya kecil, namun kenyataannya suara Golkar mengalami kenaikan signifikan,” ujarnya.
Email: Dharmasastronegoro@G24News
Editor: Lala Lala
