G24NEWS.TV, JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberikan respons-nya tentang isu yang menyebut Presiden Joko Widodo akan memimpin koalisi besar, hingga layak menjadi Ketua Umum Golkar karena di sebut pernah menjadi kader partai beringin tahun 1997.
Airlangga yang juga Menteri Koordinator bidang Perekonomian menyampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, (19/3/2024), bahwa belum ada pembicaraan soal Jokowi memimpin koalisi besar seusai Pilpres 2024.
“Belum pernah ada pembicaraan,” kata Airlangga di Jakarta, Selasa.
Berkaitan isu Jokowi layak memimpin Golkar, Airlangga meminta wartawan menanyakan kepada politisi Golkar Ridwan Hisjam selaku pihak yang menyebut Jokowi pernah menjadi kader Golkar tahun 1997.
“Ya itu tanya sama Ridwan Hisjam,” ucapnya.
Airlangga menekankan apa yang dibahas dalam rapat kabinet Selasa hari ini adalah tentang urusan pangan.
Ia pun tidak banyak menjawab pertanyaan wartawan terkait masalah politik pada kesempatan tersebut.
Netralitas Presiden
Di sisi lain, Airlangga Hartarto menilai netralitas Presiden Joko Widodo yang disinggung dalam Sidang Komite HAM PBB adalah hal yang biasa.
Menurut Airlangga yang juga menjabat Menko bidang Perekonomian itu, hampir semua presiden mempunyai partai sebagai kendaraan politiknya.
“Enggak ada tanggapan. Semua, hampir semua presiden punya partai. Lee Kuan Yew punya Partai PAP. Joe Biden dari Demokrat. Jadi itu biasa. Pak Jokowi partai-nya beda,” kata Airlangga saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.
Airlangga menjelaskan bahwa pemimpin negara lainnya, seperti Mantan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew berasal dari Partai Aksi Rakyat yang dibentuknya.
Kemudian, Presiden Amerika Serikat Joe Biden berasal dari Partai Demokrat.
Adapun Anggota Komite HAM PBB (CCPR) asal Senegal, Bacre Waly Ndiaye, sempat mempertanyakan netralitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilu 2024, dalam Sidang Komite HAM PBB mengenai Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang berlangsung di Jenewa, Swiss, 12 Maret lalu.
Ndiaye memulai pertanyaan dengan menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi RI tentang perubahan syarat usia capres dan cawapres.
“Kampanye digelar setelah putusan di saat-saat terakhir yang mengubah syarat pencalonan, memungkinkan anak presiden untuk ikut dalam pencalonan,” kata dia dalam sidang yang ditayangkan di situs UN Web TV.
Ia kemudian mempertanyakan apa langkah-langkah yang diterapkan di Indonesia guna memastikan para pejabat negara, termasuk presiden, tidak bisa memberi pengaruh berlebihan terhadap pelaksanaan pemilu.
Ndiaye pun bertanya apakah pemerintah Indonesia sudah menyelidiki dugaan-dugaan intervensi pemilu tersebut.
Delegasi Indonesia yang dipimpin Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu Tri Tharyat tidak menjawab pertanyaan Ndiaye, tetapi justru menjawab pertanyaan-pertanyaan lainnya.
Email: Dharmasastronegoro@G24News
Editor: Lala Lala
