G24NEWS.TV, JAKARTA — Anggota DPR RI Fraksi Golkar Bagus Adhi Mahendra Putra berbagi pandangan mengenai turis asing di Bali yang membuat gaduh dalam konten Sudut Dengar Parlemen, beberapa waktu lalu.
Sejumlah turis atau wisatawan asing di Bali kerap melakukan pelanggaran yang meresahkan warga lokal seperti membawa motor secara ugal-ugalan, melawan pecalang sampai bekerja secara ilegal.
“Dari permasalahan yang viral kemarin, ada yang mengklaim ada kampung turis. Kemudian turis datang gak pakai helm, naik motor tanpa sim dan lain-lain. Kita harus lihat. Inilah pentingnya UU Provinsi Bali. Pentingnya kita bangun tata kelola pembangunan secara tematik.” kata Bagus Adhi.
Menurut Politisi Golkar tersebut, kedatangan turis asing di Bali perlu diatur melalui penertiban dengan segera.
“Dengan lahirnya Undang-Undang Provinsi Bali ini, kita membuat ruang gerak yang lebih luas kepada gubernur sebagai koordinator pembangunan di Provinsi Bali dan sebagai perwakilan Pemerintah Pusat yang ada di daerah.” lanjutnya.
Turis asing di Bali melihat pelanggaran yang dilakukan tidak mendapat sanksi yang tegas. Hal itu mendorong mereka untuk bertindak mengikuti masyarakat seperti melakukan pekerjaan tertentu.
“Secara garis besar, turis yang datang ke Bali itu rata-rata ingin melancong dahulu. Ia melihat banyak prospek yang bisa dilakukan. Mereka bisa melihat peraturan yang ada disini (Bali) longgar. Sehingga mereka mengikuti apa yang dilakukan masyarakat kita,” kata politisi Golkar tersebut.
Penertiban turis asing bisa dilakukan dengan pemberlakuan klasterisasi daerah-daerah di Bali.
“Penertiban itu harus di-cluster, daerah harus di-kluster. Yang datang itu harus ada aturan-aturan. Kita butuh turis, tapi jangan juga kita jadi budak turis.” ujarnya.
Undang-Undang Provinsi Bali yang baru disahkan diharapkan dapat mengatur tata kelola pembangunan di Bali, termasuk mengatur kedatangan turis asing.
Daerah Pariwisata di Bali Sempat Kolaps saat Pandemi Covid-19
Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia berdampak dalam segala bidang salah satunya pada sektor pariwisata di daerah-daerah wisata di Bali. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pada triwulan pertama 2020, jumlah wisatawan mancanegara yang berlibur ke Bali mengalami penurunan signifikan sebesar 42,3 persen.
“Ini juga sebagai salah satu dampak bahwa kita butuh pemasukan pariwisata, khususnya di Kabupaten Badung, Denpasar dan Gianyar,” kata Bagus Adhi.
Dari 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, hanya anggaran daerah Kabupaten Gianyar yang surplus. Hal itu dikarenakan Gianyar bergerak di bidang pertanian.
“Daerah-daerah yang urat nadinya adalah pariwisata benar collaps. Jadi sekarang kita buka. Akhirnya seperti jamur di musim hujan. Sehingga kontrol kita tidak terjadi,” lanjutnya.
Aturan Bebas Visa Hanya Permudah Kedatangan Turis
Turis asing mudah datang berkunjung ke Indonesia dengan aturan bebas visa. Politisi Golkar tersebut tidak mengamini bahwa aturan bebas visa menjadi salah satu kendala.
“itu (aturan bebas visa) hanya untuk memudahkan turis datang bukan mengatur kebebasan dia mau apa. Bagaimana kita memudahkan turis datang ke suatu daerah. Menurut saya itu tidak menjadi kendala.” kata Bagus Adhi.
Ia menegaskan kembali bahwa Indonesia butuh pariwisata, namun bukan berarti tidak mengatur dan tidak menata keberadaan turis.
Koridor-koridor hukum harus tetap ada dalam rangka menjaga Bali sebagai daerah pariwisata internasional.
Travelers’ Choice 2023 melaporkan jika Bali masih menjadi primadona wisata dunia dan mengungguli kota-kota besar dunia seperti Roma, Paris dan Istanbul.
