G24NEWS.TV, JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar, Puteri Komarudin mengatakan, generasi muda enggan menjadi petani karena belum mendapatkan dukungan kebijakan dari pemerintah.
Selain itu, Sarana dan Prasarana Produksi (Saprodi) pertanian, seperti pupuk dan bibit, bukan hal yang murah. Karena harga pupuk terus meningkat dan tidak semua petani mendapatkan akses untuk pupuk bersubsidi.
Ia menambahkan, petani yang ada saat ini di pedesaan umumnya masih mengandalkan lahan warisan dari orang tua. Sehingga, kepemilikan lahan per orang akan semakin sempit karena dibagikan kepada anggota keluarga lain. Sedangkan, untuk membeli lahan baru guna meningkatkan kapasitas budidaya pertanian bukan hal yang murah. Harga lahan cenderung sulit dijangkau petani, akibatnya, lahan pertanian yang ada dikelola seadanya.
Selain itu, jelasnya, harga komoditas pertanian tidak pasti dan naik turun. Bahkan sering kali berada di bawah biaya produksi dan operasional yang dikeluarkan petani. Akibatnya, motivasi petani untuk melanjutkan kegiatan usaha taninya semakin berkurang.
“Jadi, kalau bapak tadi ngomongin petani milenial, enggak ada pak milenial yang mau jadi petani. Udah tau nyari pupuknya susah, harga gabahnya turun, terus didorong-dorong jadi petani,” kata Puteri Komarudin, dikutip dari TikTok @puterikomarudin, Senin (26/9/22).
Selain soal pasokan pupuk dan harga gabah, dia mengatakan minimnya dukungan dari pemerintah juga menjadi salah satu faktor yang membuat generasi muda tidak tertarik menjadi petani.
Perlu Kebijakan Spesifik dan Konsisten Dukung Petani
Hal ini terjadi karena anggota legislatif maupun pemerintah masih ada yang tidak spesifik dan konsisten terhadap dukungan yang perlu diberikan kepada petani.
Dia mencontohkan salah satu rekannya di Komisi XI DPR RI, Sihar Sitorus mengatakan dalam sebuah kesempatan bahwa untuk mendukung petani akan dibantu dari sisi modal dan pemasaran.
Padahal, dari sisi produksi saja, petani masih membutuhkan dukungan. Jika ada modal, tetapi selisih biaya produksi dan operasional masih di atas harga hasil panen, maka petani akan merugi.
“Yang tadi sahabat saya Pak Sihar bilang, kita tidak dorong modalnya. Kita tidak dorong pemasarannya. Gimana kita mau mendorong generasi ke depan ini untuk mau menjadi petani?,” lanjutnya.
Legislator Golkar kelahiran 21 Agustus 1993 ini mengatakan kebijakan impor juga harus lebih sensitif terhadap kepentingan petani. Dia mencontohkan membanjirnya buah-buahan impor, seperti apel hingga jeruk dengan harga murah secara perlahan mematikan petani buah.
Akibatnya, dalam jangka panjang, Indonesia akan semakin tergantung dengan produk pertanian impor. Hal ini menurutnya, berbahaya bagi negara karena mengganggu kedaulatan pangan.
Impor Persempit Pasar Produk Petani
Padahal, jelasnya, Indonesia adalah negara konsumsi yang sangat besar dengan populasi penduduk terbesar keempat di dunia, setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan berdasarkan hasil sensus terakhir per September 2022, penduduk Indonesia mencapai 274,79 juta jiwa.
Menurutnya, dengan membatasi produk impor komoditas pertanian, sebenarnya pemerintah telah membantu pemasaran hasil panen petani.
Puteri Anetta Komarudin melangkah ke Senayan dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VII, yaitu Kabupaten Karawang dan Purwakarta.
Puteri menjabat sebagai Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI dengan Parlemen Republik Rakyat Tiongkok (RRT).
Dia terpilih menjadi Perwakilan Regional Grup Asia Pasifik pada Biro Parlemen Perempuan Inter-Parliamentary Union (IPU) periode 2021-2025.
Dia juga menginisiasi terbentuknya serta memimpin Kaukus Pemuda Parlemen Indonesia (KPPI) dan aktif dalam keanggotaan Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia RI (KPPRI).*
Penulis: Nyoman Adikusuma
Editor: Lala Lala
