Nasional

Legislator Golkar Christina Aryani: Pendataan Pekerja Migran Perlu Sosialisasi Masif

280
×

Legislator Golkar Christina Aryani: Pendataan Pekerja Migran Perlu Sosialisasi Masif

Share this article
Legislator Golkar di Komisi I DPR RI Christina Aryani. Foto: Ist
Legislator Golkar di Komisi I DPR RI Christina Aryani. Foto: Ist

G24NEWS.TV, JAKARTA — Anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani menilai pemerintah perlu melakukan sosialisasi secara masif tentang pendataan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri.

Hal ini, jelasnya, karena pendataan sangat penting sebagai upaya negara dalam memberikan perlindungan bagi WNI yang berada di luar negeri. “Data adalah instrumen yang krusial bagi perlindungan semua Warga Negara Indonesia, termasuk PMI di luar negeri,” jelasnya, di Jakarta, belum lama ini.

Dia mengatakan untuk melakukan pendataan, pemerintah dapat menggandeng lembaga pemerintah lain terkait maupun kelompok masyarakat. Sosialisasi masif, urainya, sangat diperlukan mengingat saat ini masih banyak PMI di luar negeri yang tidak melaporkan keberadaan dan pekerjaannya kepada Pemerintah.

“Maka dari itu diperlukan sosialisasi secara masif agar WNI mau melakukan lapor diri untuk keperluan pendataan,” tambahnya, di Jakarta, belum lama ini.

Padahal, politisi Partai Golkar ini menilai Presiden Joko Widodo telah memberikan perhatian yang cukup besar terhadap PMI. “Yang jadi permasalahan adalah tidak semua WNI di luar negeri mau melakukan lapor diri,” jelas lulusan Magister Hukum dan Universitas Indonesia ini.

infografis syarat menjadi pekerja migran indonesia
infografis syarat menjadi pekerja migran indonesia . (Sumber Indonesiabaik)

Fokus Data dan Perlindungan PMI 

Christina Aryani mengatakan pihaknya mengapresiasi dua penekanan Presiden terhadap perlindungan PMI.

Pertama, terkait pendataan pekerja migran Indonesia yang ada di luar negeri. Kedua, memberantas total praktik pengiriman pekerja migran Indonesia secara ilegal.

Baca Juga  Legislator Golkar Dorong Para Perajin Tahu dan Tempe Jakarta Tembus Pasar Luar Negeri

Menurutnya, komitmen usaha perlindungan pekerja migran Indonesia, tidak hanya datang dari Presiden, tetapi juga perlu melibatkan semua pihak secara konsisten.

“Di sisi lain, pemerintah perlu memperkuat pengawasan di jalur-jalur tikus yang digunakan untuk pengiriman PMI secara ilegal,” tambah Christina yang menjadi anggota legislatif berkat dukungan masyarakat dari Daerah Pemilihan Jakarta II.

Pengaduan PMI Terbanyak dari Arab Saudi

Data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menunjukkan hingga Februari 2023, PMI yang paling banyak menyampaikan pengaduan bekerja di tiga negara, yaitu Arab Saudi, Malaysia dan Hong Kong,

PMI yang menyampaikan pengaduan mengenai ketidaknyamanan atau kasus lain dalam bekerja di Arab Saudi sebanyak 37 pengaduan. Di Malaysia sebanyak 28 pengaduan untuk periode yang sama dan Hong Kong sebanyak 25 pengaduan.

Pengaduan yang berasal dari PMI di tiga negara ini sebanyak 60% dari total pengaduan yang diterima BP2MI.

Jumlah PMI Februari 2023

Masih dari data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), jumlah peningkatan PMI meningkat dalam dua tahun terakhir.

Penempatan pada Februari 2021 mencapai 4.231 orang. Angka ini naik menjadi 5.658 orang pada Februari 2022. Sedangkan, pada Februari 2023, jumlahnya melonjak menjadi 24.798 orang.

Dari jumlah itu, sebanyak 59% bekerja di sektor formal atau 4.231 orang, sedangkan 41% di sektor non-formal. Berdasarkan jenis kelamin, sebanyak 45% atau 11.170 adalah laki-laki dan 55% atau 13.628 orang adalah perempuan.

Baca Juga  Bareskrim Polri Mulai Dalami Kasus Hukum Panji Gumilang

Jika dikelompokkan berdasarkan asal PMI, sebanyak 5.904 orang dari Jawa Timur, 5.155 orang dari Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat sebanyak 4.944 orang.

Ketiga provinsi ini mendominasi PMI di luar negeri, yaitu sebanyak 81% dari total WNI yang bekerja di mancanegara.

infografis kelengkapan dokumen pekerja migran
infografis kelengkapan dokumen pekerja migran. (sumber: Indonesiabaik)

Legislator Berlatar Belakang Akademisi

Sementara itu, Christina Aryani juga menjabat sebagai Anggota Badan Legislasi DPR-RI sejak 2019 hingga saat ini. Sebagai politisi berlatar belakang akademisi, dia sangat konsen terhadap nasib PMI, terutama perempuan dan anak-anak.

Masalah ini telah ditanganinya ketika menjadi Wakil Ketua Umum Gerakan Perempuan Ormas MKGR periode 2016 hingga 2019.

Pada yang sama, dia juga ditunjuk menjadi Hakim Anggota Mahkamah Partai Golkar.

Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Kesatuan Perempuan Partai Golkar periode 2017 hingga 2019.

Serta, menjadi Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, sebelum melangkah ke Senayan atau periode 2018 hingga 2019.

Sementara itu, data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menunjukkan jumlah peningkatan PMI meningkat dalam dua tahun terakhir.*

 

Penulis: Dharma Sastronegoro

Editor: Lala Lala

 

banner 325x300