G24NEWS.TV, JAKARTA – Petani-petani kelapa sawit di Riau mengeluh harga pupuk tinggi sehingga membuat biaya produksi yang ditanggung semakin besar.
Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (Aspek-PIR) Riau Sutoyo mengatakan tingginya biaya produksi membuat para petani tidak kebagian untung dari penjualan produknya.
“Kalau harga sawit di bawah Rp2.000, itu kami belanja pupuk sesuai dosisnya untuk dapat hasil yang optimal, malah petani gak kebagian untunglah, karena biaya HPP jadi tinggi,” ungkap Sutoyo, dikutip dari berbagai media, Selasa (23/5).
Pupuk setidaknya berkontribusi 15-75 persen terhadap produktivitas kebun kelapa sawit. Akibat harga pupuk yang mahal, petani menghadapi masalah untuk menjaga produktivitasnya. Tingginya harga pupuk itu juga berdampak pada keuntungan yang semakin sedikit dan menyulitkan keadaan petani.
Kenaikan harga pupuk sejauh ini terjadi di beberapa daerah, di antaranya di Aceh dan Riau.
Petani sawit swadaya di Riau tidak kebagian untung sebab harga pupuk saat ini tinggi, hal itu menyebabkan biaya produksi sawit kian mahal.
Petani di Aceh juga mengalami hal serupa, tingginya harga pupuk tidak sebanding dengan harga tandan buah segar (TBS) sawit. Harga TBS itu dibeli sangat murah.
“Harga sawit dibeli sekarang di Aceh sekitar (Rp) 1.400 per kilogram di tingkat petani,” ungkap Sekretaris Apkasindo-Aceh, Fadhli, dilansir dari RMOL Aceh.
Kondisi petani yang kian sulit akibat rendahnya harga sawit dan tingginya harga pupuk itu menyebabkan petani jauh dari kata sejahtera. Pemerintah diminta bergerak mencari solusi dari masalah tersebut, salah satunya melalui pengendalian harga pupuk di pasaran.
Permentan Nomor 10 Tahun 2022 menetapkan sawit tidak termasuk sembilan komoditas yang mendapatkan subsidi pupuk. Hal itu berakibat pada mahalnya harga pupuk di kalangan petani sawit.
Golkar Sejak Dulu Dorong Ketersediaan Pupuk
Anggota DPR Fraksi Partai Golkar Nusron Wahid meminta pemerintah menentukan politik subsidi pupuk yang ideal.
Menurut Nusron menyebut para petani Indonesia semakin kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi, apalagi sejak hadirnya Permentan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.
Pihaknya mengusulkan pemerintah agar dapat mempertimbangkan single price dan model subsidi output untuk pupuk di Indonesia.
Harapannya, dengan hal ini petani Indonesia dapat memenuhi kebutuhan pupuk secara mandiri. Juga membantu negara mengatasi ancaman krisis di masa mendatang.
Golkar juga berharap, dengan kemandirian pupuk nasional akan mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia.
Partai Golkar sejak dahulu terus mendorong ketersediaan pupuk secara mandiri guna memenuhi kebutuhan pertanian di Indonesia dan petani mendapatkan harga pupuk yang murah.
