G24NEWS.TV, JAKARTA — Para orang tua tengah dihantui sejumlah merek obat sirup anak yang tercemar Etilen Glikol dan Dietilen Glikol yang mengakibatkan gagal ginjal akut.
Menurut data Kemenkes, hingga awal Desember ini, terdapat 325 kasus anak yang mengalami masalah tersebut dengan 178 di antaranya meninggal dunia.
Karena itu, fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pun dipertanyakan. Bagaimana bisa obat sirup anak yang telah beredar bertahun-tahun tiba-tiba dihentikan peredarannya gara-gara dugaan tercemar dua kandungan tersebut?
Ternyata ada hal yang lebih penting, selain kasus kematian ratusan anak akibat kasus gagal ginjal, yaitu tidak berjalannya sistem kesehatan di negara ini.
Lantas bagaimana dan apa yang harus dilakukan?
Perlu ditekankan bahwa jumlah kematian akibat kasus tersebut semestinya bisa ditekan jika semua elemen dalam sistem kesehatan dijalankan dengan fungsinya dengan baik. Selain itu, pembenahan sistem dan personel mesti dilakukan untuk mencegah kejadian ini terjadi lagi.
Kasus penyakit misterius ini awalnya memang didiagnosa sebagai sindrom peradangan multisistem, seperti kasus yang pernah terjadi dua tahun ini. Namun hal tersebut langsung dibantah oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) ketika penderita gangguan ginjal akut tidak kunjung membaik setelah dilakukan penanganan virus Corona.
Kurang baiknya komunikasi antara pihak rumah sakit dan pemerintah juga menjadi salah satu pemicu lambatnya pembuatan kebijakan yang seharusnya bisa dilakukan sesegera mungkin.
Persoalan pertama sudah pasti terletak pada pengawasan pemerintah dan juga ketaatan perusahaan farmasi mengenai praktek produksi makanan dan obat-obatan dalam hal ini BPOM tak bisa lepas dari tanggungjawab berkilah bahwa tak ada ketentuan internasional yang mewajibkan pemantauan Etilen Glikol dan Dietilen Glikol.
Apalagi di dunia farmasi dikenal dengan istilah Pharmacovigilance atau evaluasi pengamanan obat yang telah dipasarkan dan digunakan secara klinis oleh masyarakat.
Pemeriksaan Berkala
Pemeriksaan berkala mutlak dilakukan mengingat hampir semua bahan baku obat Indonesia didatangkan dari luar negeri.
Pemerintah perlu membenahi alur pengadaan bahan baku dan juga pemasaran obat. Sedangkan industri farmasi juga harus mematuhi berbagai regulasi yang sudah ditetapkannya karena berkaitan dengan keselamatan nyawa dan harus berada pada pengawasan langsung pemerintah.
Tanpa pengawasan ketat oleh personel yang tidak memiliki benturan kepada kepentingan, aturan-aturan itu bisa diakali. Akibatnya keselamatan masyarakat selalu terancam.
