Dalam sambutannya, Afif menekankan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari peningkatan kapasitas, agar jajaran siap apabila menghadapi sengketa di kemudian hari.

“Kemampuan, keterampilan jajaran divisi hukum harus dipupuk, dipelihara, dan diperkuat, seperti kemampuan mediasi menyelesaikan sengketa bersidang,” ujarnya.

Baca Juga  Bawaslu Komitmen All Out Awasi Pemutakhiran Daftar Pemilih

Drajat,  menjelaskan kegiatan ini adalah bagian dari pemetaan potensi permasalahan hukum. “Kita bisa menghadapinya dengan cair,  penuh keyakinan, dan percaya diri terhadap proses yang sudah kita lakukan,” kata Drajat.

Mellaz menguatkan,  bahwa sejak awal KPU harus tahu betul potensi yang akan menjadi masalah dan tahu bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut.

Sedangkan Parsa mengingatkan agar selalu kompak dalam menghadapi permasalahan apa pun dan serta menjaga soliditas.

Kemudian Betty menerangkan bahwa KPU bisa  berdiri tegak  jika data kita sudah benar. Ia meminta agar seluruh jajaran KPU dapat merangkum semua data beserta analisa.

Baca Juga  Keunggulan Sistem Proporsional Terbuka, Beri Hak Penuh Rakyat Pilih Wakil di Parlemen

Terakhir, Wima mengingatkan juga tentang soliditas. Ia juga berpesan bahwa keterbukaan dan transparansi adalah kewajiban.

Kegiatan ini diikuti oleh 13 KPU provinsi dan 177 KPU kabupaten/kota. Turut hadir Inspektur Utama Nanang Priyatna, Plt. Kepala Biro AHPS Setjen KPU Andi Krisna, Ketua dan Anggota KPU Provinsi Kalimantan Selatan, Tenaga Ahli KPU.

Email: DharmaSastronegoro@G24.News
Editor: Lala Lala