G24NEWS.TV, JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar Puteri Komarudin mengaku optimistis pada perekonomian Indonesia, meski tahun 2023 diperkirakan akan tetap dibayangi dengan kondisi geopolitik yang belum stabil, inflasi, pengetatan likuiditas global hingga dampak perubahan iklim.
“Tantangan ke depan memang tidak mudah, tetapi kita punya modal kuat untuk tetap optimis. Ekonomi kita terus tumbuh di atas 5 persen sejak awal tahun 2022, inflasi terkendali, dan nilai tukar rupiah masih terjaga,” ujar Puteri dalam siaran pers dikutip Sabtu (21/12).
Dari sisi eksternal perekonomian Indonesia juga masih stabil dengan neraca perdagangan dan transaksi berjalan mencatat surplus, cadangan devisa juga tinggi.
“Bekal ini yang membuat kita yakin Indonesia bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen di tahun 2022 dan 5,3 persen di tahun 2023,” ungkap Puteri.
Meski demikian, Puteri meminta pemerintah tetap tetap mewaspadai berbagai ancaman global dan dampak pelemahan ekonomi negara lain terhadap situasi ekonomi domestik.
“Neraca dagang memang surplus tetapi harus tetap waspada karena sangat bergantung pada permintaan global. Apalagi sekarang, ekonomi AS dan Tiongkok mengalami pelemahan yang berakibat pada kinerja ekspor,” ujar dia.
“ Kondisi ini dikhawatirkan memberikan dampak rambatan kepada negara mitra dagangnya, seperti Indonesia. Terutama pada keberlangsungan industri dalam negeri, terlebih yang padat karya,” lanjut puteri.
Puteri mendorong pemerintah, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terus memantau dan mengantisipasi dampak pelemahan ekonomi global pada tahun 2023.
“Pelemahan ekonomi akibat pukulan pandemi kemarin tentu menjadi pelajaran bagi pemerintah dan otoritas terkait untuk terus bersinergi dalam merumuskan bauran kebijakan. Baik dari segi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan dalam negeri,” lanjut Puteri.
Puteri mengungkapkan APBN harus menjadi instrumen shock absorber atau peredam kejut dalam mengantisipasi risiko tersebut, terutama mengoptimalkan peran bantuan sosial untuk topang daya beli masyarakat.
“Bantalan sosial ini terbukti mampu menjaga konsumsi masyarakat di tengah tren kenaikan harga. Tak terkecuali, program Kartu Prakerja yang berperan efektif untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja,” ujar dia.
Selain itu, kata dia berbagai insentif bagi pelaku UMKM seperti Kredit Usaha Rakyat, restrukturisasi kredit, subsidi kredit juga bermanfaat menjaga kelangsungan usaha juga harus diteruskan.
“Namun yang jadi catatan adalah kita perlu terus memperbaiki akurasi data penerima agar bantuan sosial ini semakin tepat sasaran,” ucap Puteri.
Puteri yang juga Ketua Bidang Keuangan dan Pasar Modal DPP Partai Golkar ini juga mendorong BI untuk terus menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar Rupiah serta kebijakan makroprudensial yang longgar.
“Kita juga perlu dukungan kebijakan dari OJK dan LPS untuk sektor keuangan. Dengan begitu, sinergi ini diharapkan bisa mengawal ekonomi kita agar terhindar dari ancaman resesi tahun 2023,” tutup Puteri.
