Ekonomi

Fit And Proper Test di DPR Selesai: OJK Segera Miliki 2 Anggota Dewan Komisioner Baru

161
×

Fit And Proper Test di DPR Selesai: OJK Segera Miliki 2 Anggota Dewan Komisioner Baru

Share this article
Anggota Komisi XI DPR RI dari Partai Golkar Puteri Komarudin. Foto: DPR RI/Farhan/nr
Anggota Komisi XI DPR RI dari Partai Golkar Puteri Komarudin. Foto: DPR RI/Farhan/nr

G24NEWS.TV, JAKARTA – Komisi XI DPR RI telah merampungkan Uji Kelayakan dan Kepatutan (fit and proper test) untuk mengisi jabatan baru di Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (ADK OJK).

Uji kelayakan digelar di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Senin (10/7/2023) lalu.

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin berpesan agar kandidat terpilih harus perkuat fungsi pengawasan OJK.

Dia mengatakan dua posisi ini sangatlah penting untuk menjalankan perluasan mandat OJK, sesuai Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Yaitu, pengawasan terhadap Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), aset keuangan digital, dan aset kripto.

“Serta, pengawasan terhadap industri keuangan non-bank yang diperluas dengan adanya peran untuk mengawasi koperasi yang bergerak di sektor jasa keuangan,” tutur Puteri melalui pernyataan tertulis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Kamis (13/07/2023).

Baca Juga  PMI Manufaktur April di Posisi 52,7

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo telah memilih 4 kandidat untuk diseleksi oleh Komisi XI DPR RI.

Yaitu, Agusman dan Andi Budiarso.

Keduanya adalah Calon Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Sedangkan, Calon Kepala Eksekutif Pengawas ITSK, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto, yaitu Hasan Fawzi dan Erwin Haryono.

Trading Binary Option

Dia mengemukakan perkembangan ITSK sangatlah cepat.

Sehingga menuntut peran regulator yang harus adaptif terhadap dinamika tersebut.

Komisi XI DPR RI, ujarnya, sudah punya pengalaman dari maraknya entitas ITSK yang tidak jelas identitasnya karena berada di grey area.

Dia mencontohkan persoalan trading binary options.

“Bukan tidak mungkin, hal ini juga bisa kembali muncul di kemudian hari”.

Baca Juga  Bank Indonesia Pertahankan Suku Bunga 5,75% untuk Kendalikan Inflasi 

“Sehingga, regulator harus selangkah lebih maju untuk mengantisipasi timbulnya korban dari ketidakjelasan ranah pengawasan,” jelas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Lebih jauh, Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI ini juga mengingatkan untuk mempercepat inklusi pembiayaan.

Terutama bagi pelaku usaha ultra mikro dan UMKM, sehingga bisa naik kelas.

“Saat ini sekitar 30 juta pelaku ultra mikro masih belum terjangkau akses perbankan maupun lembaga pembiayaan”.

Bahkan, jelasnya, 5 juta diantaranya terjebak pada rentenir ilegal.

Sehingga, dengan kewenangan OJK untuk mengawasi koperasi yang bergerak di sektor keuangan juga harus diarahkan untuk mempercepat kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat.

Email: Nyomanadikusum@G24 News

Editor: Lala Lala

banner 325x300