G24NEWS.TV, JAKARTA – Gubernur Riau yang juga Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Riau, Syamsuar menyambut antusias realisasi dana bagi hasil sawit yang diterapkan Pemerintah mulai tahun ini.
Politisi Partai Golkar ini mengatakan kebijakan itu merupakan hasil perjuangan para kepala daerah di Indonesia, yang terus menyuarakan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit.
Pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mulai menyalurkan Dana Bagi Hasil (DBH) perkebunan kelapa sawit untuk 350 daerah penghasil.
Gubernur Riau mengatakan dari total nilai transfer Rp3,4 triliun per September hingga akhir Desember 2023 itu.
Provinsi Riau merupakan penerima terbesar DBH sawit. Yakni sebanyak Rp83,13 miliar. Kedua Sumatra Utara Rp74,86 miliar, Kalimantan Barat Rp65,66 miliar.
“Ini bentuk perjangan kita bersama para Gubernur penghasil sawit di Indonesia,” kata Gubri Syamsuar, pekan lalu.
Penyaluran DBH perkebunan sawit tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 91/2023 yang Sri Mulyani yang diteken pada 8 September 2023 lalu.
Ada pun mengacu dari DataIndonesia.id, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, luas perkebunan kelapa sawit Indonesia mencapai 14,99 juta hektare (ha) pada 2022.
Sebanyak 2,86 juta ha 19 persen ada di Riau. Dengan begitu Provinsi Riau tercatat provinsi utama penghasil sawit di Indonesia.
Kemudian disusul Kalimantan Barat di urutan kedua dengan perkebunan kelapa sawit seluas 2,01 juta ha. Ketiga Kalimantan Tengah yang memiliki perkebunan kelapa sawit sebesar 1,84 juta ha.
Daerah Penghasil Sawit Riau
Berikut 10 daerah yang mendapatkan DBH sawit, Provinsi Riau – Rp83,13 miliar, Sumatra Utara – Rp74,86 miliar, Kalimantan Barat – Rp65,66 miliar, Kalimantan Tengah – Rp60 miliar, Sumatera Selatan – Rp51,2 miliar.A
Ada juga Kabupaten Ketapang – Rp48,3 miliar Kotawaringin Timur – Rp46,48 miliar, Provinsi Kalimantan Timur – Rp43,4 miliar Kabupaten Rokan Hilir – Rp39,3 miliar Provinsi Jambi – Rp38,33 miliar.
Meski begitu, mantan Bupati Siak ini nilai DBH yang didapat belum sesuai dengan harapan. Syamsuar pun mengharapkan menyatakan akan membicarakan hal serupa kembali bersama kepala daerah penghasil sawit lainnya di Indonesia.
Walau pun saat ini nilai DBH yang didapat belum memuaskanlah dengan hasil produksi sawit di Riau yang sangat melimpah sekaligus menjadi devisa negara.
“Mudah-mudahan nanti akan ada lagi perbincangan lagi oleh para gubernur penghasil sawit dengan menteri keuangan. Sehingga hasil yang didapat sesuai dengan potensi daerah masing-masing,” papar Syamsuar, seperti dilansir dari laman resmi DPRD Riau.
Email: Nyomanadikusuma@G24 News
Editor: Lala Lala
