G24NEWS.TV, JAKARTA – Sistem kenegaraan demokrasi Indonesia sudah berjalan sejak era reformasi, tetapi kualitas kinerjanya dinilai belum optimal.
Politisi Senior Partai Golkar Ginandjar Kartasasmita mengatakan persoalan ini, memang sering dihadapi dihadapi oleh banyak negara berkembang, termasuk negara demokrasi baru.
“Masalah utama bangsa kita sekarang bukan tidak berfungsinya sistem kenegaraan yang berlandaskan demokrasi, tetapi kinerja dan kualitasnya belum optimal,” jelasnya, dalam Executive Education Program for Young Political Leaders yang digelar oleh Sekolah Pemerintahan dan Kebijakan Publik Golkar Institute, di Jakarta, Selasa (13/6/2023).
Adapun masalah yang mendasar dalam demokrasi Indonesia dan pembangunan adalah masalah governance, yaitu tata laksana atau tata pemerintahan.
Seperti diketahui dalam demokrasi ada tuntutan penyelenggaraan pemerintah yang solid dan bertanggung jawab, sesuai prinsip demokrasi dan terciptanya pasar yang efisien
“Governance itu pula yang menjadi masalah mendasar bagi demokrasi dan pembangunan kita,” ujar Ginandjar Kartasasmita.
Lebih jauh, dia mengatakan akibat kinerja pemerintahan yang kurang optimal, ketimpangan ekonomi masih melebar, meskipun kemiskinan absolut menurun.
Selain itu, tambahnya, kesempatan untuk maju tidak bersifat inklusif.
Faktanya, data Bank Dunia tahun 2025, tambahnya, menyebutkan sebanyak 10% orang terkaya di Indonesia, menguasai setara 77% kekayaan negara.
“Bahkan 1% terkaya menguasai separuh dari kekayaan negara,” jelas Ginanjar.
Seperti diketahui, Ginandjar Kartasasmita merupakan politisi dan negarawan yang telah menjabat berbagai posisi strategis dalam pembangunan sejak Orde Baru hingga Era Reformasi.
Antara lain, menjadi Menteri Pertambangan dan Energi periode 1988-1993 dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia periode 1993-1998.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah periode 2004-2009 dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden periode 2010-2014.
Penyebab Kegagalan Pembangunan
Untuk itu, dia mengingatkan bahwa kegagalan pembangunan sering kali terjadi jika Pemerintah terlalu terpusat pada pembangunan ekonomi dan kurang pada pembangunan bidang sosial.
Padahal, jelasnya, modal utama pembangunan adalah sumber daya manusia yang produktif, menguasai teknogi dan siap melakukan inovasi.
Pembangunan ekonomi harus disertai dengan pengembangnan bidang kesehatan, pendidikan dan riset.
Tujuan dari semua pembangunan yang dilakukan adalah kesejahteraan bagi masyarakat.
“Pembangunan sosial adalah pembangunan ekonokmi. Ini menjadi dua muka pada mata uang yang sama,” jelas Ginanjar
Sejarah Pembangunan Indonesia
Pada kesempatan itu, dia juga menjelaskan tentang sejarah pembangunan di Indonesia.
Dimulai dari era Presiden Soekarno yang melakukan pembangunan politik atau dikenal dengan national building periode 1945-1966. Namun, jelasnya, pemerintahannya berakhir saat terjadi krisis politik.
Era Soekarno dilanjtukan dengan Orde Baru, yaitu Presiden Soeharto yang fokus pada pembanguan negara atau disebut dengan state building periode 1966-1998.
Periode Soeharto menjadi langkah awal pembangunan ekonomi Indonesia. Pemerintahan Soeharto, ujarnya, juga berakhir di masa krisis, yaitu krisis ekonomi.
Setelah Orde Baru, masuk ke era reformasi yang menerapkan demokrasi bisa disebut dengan era demokrasi dari mulai masa transisi hingga saat ini.
Transaksi dari Orde Baru ke masa Demokrasi terjadi periode 1998-2004 di pemerintahan BJ Habibie, Abdulrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri. Pada periode ini, fokus Indonesia adalah reformasi politik dan amandeman konstitusi.
Masa demokrasi masih berlajut di era Pesiden Susilo Bambang Yudhoyono periode 2004-2014, yang disebut Ginanjar sebagai tahap kedua pembangunan.
Kemudian, di periode 2014-2019 dan 2019-2024, Presiden Joko Widodo melanjutkan pembangunan dalam era baru.
Email Penulis: Nyomanadikusuma@G24 News
Editor: Lala Lala
