Ni Luh Putu Yunita Kusuma Dewi, Mahasiswa STAH N Empu Kuturan Singaraja, Bali, Juara Favorit Essay Competition Golkar Institute Februari 2023
INDONESIA adalah sebuah negara yang memiliki begitu banyak pulau yang dikenal dengan keindahannya dan budaya yang beraneka ragam dan memiliki begitu banyak sumber daya alam yang yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Namun di balik itu Indonesia juga berada pada posisi yang rentan bencana alam.
Bermacam-macam bencana alam pernah terjadi di Indonesia, tsunami, gunung meletus, banjir, dan tanah longsor. Dari kejadian-kejadian tersebut, pemerintah mengeluarkan berbagai aturan agar masalah bencana alam yang terkait dengan sumber daya alam ini dapat terselesaikan dengan baik. Seperti Undang-Undang No 24 tahun 2007 yang memberikan kewajiban pada pemerintah untuk menyusun rencana penanggulangan bencana.
Kemudian berkaitan dengan penanggulangan pasca-bencana yang mengantarkan perubahan paradigma mengatasi bencana alam di wilayah Indonesia. Perubahan dari yang sebelumnya penanganan bencana sifatnya berdasarkan respons kondisi darurat, digeser dengan kegiatan-kegiatan preventif untuk meminimalisir risiko (mitigasi).
Meskipun berbagai kebijakan diterapkan, masih saja terdapat kendala penanganan bencana di Indonesia. Sebagai contoh setiap tahun terjadi perubahan lingkungan hidup yang rentan mengalami bencana alam baik di laut, udara, dan darat. Selama aspek-aspek tersebut hanya sering dipahami sebagai masalah teknis, sehingga solusi-solusi yang diberikan juga hanya bersifat teknis.
Ketika terjadinya pencemaran sungai akibat proses produksi oleh industri pertambangan, maka yang dicari adalah solusi teknis dengan menemukan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Ketika stok ikan, menurun dan terumbu karang sudah rusak,maka yang dikembangkan adalah solusi teknis bagaimana merehabilitasi terumbu karang serta menjaga terumbu karang yang masih baik melalui pengembangan daerah perlindungan laut berbagai kawasan konservasi kemudian dikembangkan, baik berupa taman nasional,taman wisata alam,maupun suaka alam. Solusi-solusi itu sudah diimplementasikan, namun hasilnya masih belum maksimal. Harapannya penanggulangan sebuah bencana akan bersifat lebih proaktif, tidak lagi bersifat reaktif.
Partisipasi Masyarakat
Pemerintah seharusnya memprioritaskan partisipasi masyarakat daripada bersifat dominan atau menguasai semua aspek penanggulangan bencana. Karena masalah ini bukan lagi kewenangan mutlak pemerintah di pusat, melainkan sudah menjadi tanggung jawab daerah atau sudah didesentralisasi, baik dalam hal anggaran maupun pengambilan kebijakannya.
Untuk memaksimalkan penanggulangan bencana khususnya yang berkaitan dengan lingkungan, pemerintah bisa mempertimbangkan pendekatan ekologi politik, yaitu sebuah bidang kajian yang mempelajari aspek-aspek sosial politik dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Tujuannya adalah agar kita dapat mengetahui mengenai bagaimana sistem tata kelola sumber daya alam serta kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menanggulangi masalah sumber daya alam, serta proses evaluasi untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut sudah berjalan dengan baik atau belum.
Penanggulangan bencana sebagai tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa memperluas kegiatan ini ke ruang publik dengan mengubah semua aspek kebijakan, kelembagaan, koordinasi, dan mekanisme untuk memberikan lebih banyak ruang partisipasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan masyarakat internasional.
Ini berarti bahwa dengan perubahan paradigma bencana tersebut, unsur-unsur tanggap darurat perlu dipersiapkan secara terpadu dengan penekanan pada unsur pencegahan dan kesiapsiagaan, yang didasarkan pada hasil analisis terhadap keempat pemicu bencana yaitu ancaman bahaya.
Hal ini sangat terhubung dengan politik ekologi yang merupakan sebuah pola hubungan manusia dengan lingkungannya bukanlah persoalan kepadatan penduduk tetapi lebih disebabkan ketidakmerataan (inequality) dan faktor tekanan kekuasaan.
Oleh karenanya, politik ekologi lebih mengarahkan cara pandangnya bawah persoalan kerusakan lingkungan lebih disebabkan karena faktor eksternal yang sifatnya global. Karena dilihat dari permasalahan serta kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang dianggap belum berjalan secara maksimal maka perlu suatu pendekatan yang mampu digunakan untuk permasalahan ini, salah satu pendekatan atau cabang ilmu yang dapat digunakan adalah ekologi politik.
Ekologi politik adalah sebuah cabang ilmu yang mempelajari mengenai aspek-aspek sosial politik terhadap lingkungan. Tujuannya bukan saja ingin menjelaskan fenomena perubahan lingkungan, namun juga merefomulasikan kebijakan pengelolaan lingkungan. Ekologi politik ini merupakan sebuah konsep dalam dunia politik yang berkembang pada tahun 1970an dan awal 1980-an, tapi istilah ini dicetuskan pertama kali pada 1967 oleh Russet.
Ekologi menurut Russet ini menggambarkan mengenai hubungan antara manusia dengan lingkungan sekitarnya. Hadirnya ekologi politik ini lebih diwarnai sebagai suatu antitesis dari konsepsi pembangunan yang lahir terutama pada revolusi industri dan pembangunan kembali bangsa-bangsa karena perang dunia ke II, fokus ekologi politik sebenarnya pada perebutan kekuasaan dalam tata kelola lingkungan yang melibatkan beberapa aktor.
Ekologi politik ini awalnya adalah sebuah pengembangan dari kajian ekologi budaya. Escobar (2006) berpendapat kerangka ekologi politik ini dapat diterapkan dari hubungan antara perbedaan kesamaan akses dalam berbagai konflik.
Mengenai konflik sumber daya saat ini telah menjadi fokus analisis dan metodologi utama dari ekologi politik karena konflik dapat menjelaskan kepentingan, kekuatan, dan kerentanan yang berada dari kelompok sosial yang berbeda,ini lah beberapa hal mengenai ekologi politik.
Ekologi Politik
Dengan Ini dilihat dari beberapa kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan yang telah dilakukan namun hasilnya masih belum maksimal maka pemerintah sangat perlu kembali menanamkan pemahaman mengenai ekologi politik karena dengan memahami kembali ekologi politik pemerintah dapat mengetahui atau menunjukkan bahwa kebijakan yang telah mereka laksanakan selama ini tidaklah tersebar secara merata.
Fenomena ini terjadi di tempat dan waktu tertentu, dan ekologi politik membantu menjelaskan pihak- pihak mana yang lebih rentan. Tujuan dari ekologi politik tidaklah semata sebagai penjelas atas fenomena perubahan lingkungan. tetapi juga merupakan pijakan penting dalam formulasi , kebijakan pengelolaan Iingkungan.
Oleh karena itu. ekologi politik dapat menjadi pendekatan baru dalam memahami permasalahan serta cara penanggulangannya. Dalam kajian ekologi politik ini menjelaskan bagaimana hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya, ekologi politik juga memfokuskan diri pada penjelasan politik terhadap perubahan dan kerusakan lingkungan. Sementara ekologi budaya lebih fokus pada fenomena yang lebih lokal dan pada pengelolaan lahan yang dikondisikan secara budaya.
Maka diharapkan dengan pendekatan ekologi politik ini dapat mengetahui berbagai macam kebijakan-kebijakan politik apakah sudah berjalan dengan baik atau belum. Selain itu juga dapat diharapkan untuk pemerintahan yang akan datang dapat menggunakan pendekatan ekologi politik ini sehingga kebijakan-kebijakan dan upaya yang dilakukan dalam menangani permasalahan mengenai sumber daya alam dapat teratasi dengan lebih baik daripada sebelumnya.
Hal yang sering menjadi problematika dan bahan diskusi panjang adalah masalah kelestarian alam. Permasalah ini sangat berkaitan dengan sikap manusia terhadap alam, bagaimana manusia yang seharusnya memahami dan bersikap terhadap alam dan lingkungannya.
Bencana sebagai akibat dari menurunnya kualitas lingkungan hidup sebenarnya merupakan bencana lingkungan yang dapat dicegah. Bencana lingkungan hari ini juga lahir karena adanya kerusakan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Di samping tetap melakukan perbaikan pola hidup yang selaras dengan kelestarian lingkungan hidup, sudah saatnya memberikan dorongan kepada pemerintah agar serius melakukan upaya melindungi dan melestarikan lingkungan hidup.
Ekologi Politik di Bali
Pemerintah Bali mengambil visi yaitu “Nangun Sat Kerti Loka Bali”. Visi tersebut memiliki makna yaitu menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya. Kemudian mewujudkan kehidupan krama Bali yang Sejahtera dan bahagia.
Sakala-Niskala menuju kehidupan krama dan Gumi Bali sesuai dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945.
“Nangun Sat Kerti Loka Bali” ini juga merupakan sebuah kebijakan yang berhubungan dengan ekologi politik. Kebijakan ini merupakan permenungan filosofi tentang keseimbangan alam Bali, pelestarian budaya Bali dan usaha mempertahankan kualitas Bali sebagai daerah pariwisata yang mendunia sambil mempertahankan keseimbangan lingkungan alam Bali.
Nangun Sat Kerti Loka Bali ini sangat dikaitkan dengan Salah satu bagian Tri Hita Karana yaitu Palemahan hubungan manusia dengan lingkungan. Hal ini sangat sesuai dengan kebijakan gubernur Bali mengenai pembatasan timbunan sampah plastik sekali pakai dan peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Lokal Bali.Timbulnya sampah plastik sekali pakai membuat lingkungan kotor.
Sampah plastik sekali pakai ini biasanya yang digunakan oleh masyarakat dan membuangnya secara sembarangan seperti ke sungai kemudian mengalir ke laut, sehingga ini dapat mencemari atau merusak ekosistem laut. Mulai dari tumbuhan laut yang akan mati, hingga hewan laut akan mati karena tersedak sampah plastik.
Dengan adanya kebijakan ini, dapat diharapkan meminimalisir kerusakan ekosistem laut. Tidak hanya di laut sampah plastik juga menumpuk dalam skala besar karena sampah plastik sangat sulit untuk terurai sehingga mengakibatkan bau busuk sehingga dapat menimbulkan penyakit. Selain itu, timbulan sampah plastik di sungai juga dapat menyebabkan banjir ketika musim hujan.
Oleh karena itu, dengan adanya kebijakan pemerintah mengenai pembatasan penggunaan sampah plastik sekali pakai diharapkan dapat mengurangi dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat. Hal ini merupakan sebuah usaha untuk mencintai lingkungan. Kebijakan mengenai pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan dan industri lokal Bali juga menunjukkan usaha menjaga kelestarian lingkungan.
Ketika lingkungan dimanfaatkan dengan baik, maka akan memberikan dampak yang positif bagi masyarakatnya. Hal ini karena ketika masyarakat bali memanfaatkan produk pertanian, perikanan, dan industri lokal Bali, juga akan menyejahterakan masyarakat Bali.
Para petani Bali sejahtera karena banyak pembeli yang berasal dari masyarakat Bali. Inilah kebijakan ekologi politik yang sangat dapat menguntungkan bagi masyarakat dan pemerintah karena dengan kebijakan ini diharapkan dapat menjaga hubungan manusia dengan lingkungan. Melalui beberapa kebijakan ini dapat menjadi pedoman pemerintah berikutnya demi menyongsong kehidupan demokrasi tahun 2024.
Solusi Penanganan Kerusakan Lingkungan
Berdasarkan uraian tersebut, maka ekologi politik ini diharapkan mampu untuk menjadi salah satu solusi penanganan kerusakan lingkungan yang kini semakin banyak terjadi di lingkungan sekitar kita.
Pada saat ini permasalahan mengenai penanggulangan kerusakan lingkungan belum dapat teratasi secara efektif dan efisien dilakukan oleh pemerintah saat ini.
Pemerintah juga diharapkan dapat memahami kembali mengenai ekologi politik ini karena ekologi politik ini juga dengan memahami kembali ekologi politik pemerintah dapat mengetahui atau menunjukkan bahwa kebijakan yang telah mereka laksanakan selama ini tidaklah tersebar secara merata dan apakah semua kebijakan telah terlaksana dengan baik. Seperti kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah Bali yaitu Kebijakan dengan Visi “Nangun Sat Kerti Loka Bali”.
Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga ekosistem dan lingkungan sekitar,serta ini merupakan salah satu alternatif yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga kelestarian bali dan menjaga hubungan manusia dengan lingkungan yang telah memberikan banyak kehidupan bagi manusia serta diharapkan dapat menyongsong kehidupan 2024.
