G24NEWS.TV, JAKARTA – Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Dedi Mulyadi mengatakan dana bagi hasil dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten ke desa, harus dilakukan secara terencana dan terarah agar bisa mewujudkan tujuan pembangunan.
“Pembangunan di desa juga buruh perencanaan yang terarah, agar bisa ada target pencapaian dalam kurun waktu tertentu. Sehingga tidak melahirkan program yang berulang,” ujar Dedi Mulyadi seperti dikutip Antaranews, Selasa (21/3).
Menurut Dedi Mulyadi dana bagi hasil desa bisa digunakan untuk pembangunan. Namun catatannya, pembangunan infrastruktur, irigasi, pemukiman warga, listrik, sarana pendidikan, sarana ibadah hingga sarana olahraga harus ditata berdasarkan karakter budayanya sehingga akan melahirkan desa yang estetik sehingga bisa dijadikan tempat wisata.
Desa juga harus memikirkan tentang investasi, sehingga bisa memperoleh pendapatan dari sektor baru, tidak hanya mengandalkan sumber-sumber konvensional.
Lihat postingan ini di Instagram
Program investasi tersebut bisa saja berada di lembaga bisnis dalam bentuk pembelian saham yang nantinya dimiliki oleh masyarakat desa. “Devidennya bisa menjadi penunjang untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan masyarakat desa,” ujar dia.
Menurut Dedi Mulyadi setiap menjelang Pemilu dan Pilkada, masyarakat desa hanya menjadi komoditas politik. Namun setelah pesta rakyat berakhir, desa kembali sepi ditinggal dengan segudang janji politik.
“Masyarakat desa sering sering kali menjadi objek politik untuk mencari populariti keberpihakan ilusi. Padahal desa bukan komoditi, tapi inti,” kata Dedi Mulyadi.
Hal tersebut bisa dilihat dari gencarnya kunjungan ke desa menjelang Pemilu dan Pilkada, bahkan politisi datang saling berganti. “Itu bisa dilihat dari gencarnya kunjungan ke desa menjelang Pemilu dan Pilkada dengan berbagai angle selfie. Selfie dengan petani, selfie dengan nelayan, selfie dengan pengembala, dengan berbagai atribut politik,” kata dia.
Namun, kata dia, setelah kontestasi politik selesai, sering kali desa terabaikan. Bahkan terkesan pembangunan tidak berpihak ke desa.
