Politik

YPL 13 Golkar Institute, Eduardo Araral: Pengendalian Korupsi Tantangan Pemerintah Kejar Target Indonesia Emas 2045

200
×

YPL 13 Golkar Institute, Eduardo Araral: Pengendalian Korupsi Tantangan Pemerintah Kejar Target Indonesia Emas 2045

Share this article
Eduardo Araral, akademisi dan peneliti Lee Kuan Yew School of Public Policy dan National University of Singapore, saat menjadi narasumber di Executive Education Program for Young Political Leaders” Batch-13, Senin (28/8/2023), di Ruang Kelas Golkar Institute, Gedung DPP Partai Golkar. Foto: Ist
Eduardo Araral, akademisi dan peneliti Lee Kuan Yew School of Public Policy dan National University of Singapore, saat menjadi narasumber di Executive Education Program for Young Political Leaders” Batch-13, Senin (28/8/2023), di Ruang Kelas Golkar Institute, Gedung DPP Partai Golkar. Foto: Ist

G24NEWS.TV, JAKARTA – Eduardo Araral, akademisi dan peneliti Lee Kuan Yew School of Public Policy dan National University of Singapore, mengatakan pengendalian korupsi menjadi tantangan Indonesia dalam mencapai target Indonesia Emas 2045.

“Pengendalian korupsi, diukur dari persepsi sejauh mana kekuasaan publik digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk bentuk-bentuk korupsi kecil dan besar, seiring dengan perebutan kekuasaan negara oleh elit dan kepentingan swasta,” jelasnya, saat menjadi narasumber di Executive Education Program for Young Political Leaders (YPL)” Batch-13, Senin (28/8/2023), di Ruang Kelas Golkar Institute, Gedung DPP Partai Golkar.

Tantangan selanjutnya, jelasnya, adalah efektivitas kinerja pemerintah, yaitu persepsi terhadap kualitas pelayanan publik, kualitas layanan masyarakat dan penurunan independensinya dari tekanan politik.

Efektivitas pemerintah, jelasnya, juga diukur dari kualitas penyusunan dan implementasi kebijakan, serta kredibilitas komitmen pemerintah terhadap kebijakan tersebut.

Baca Juga  Profil Agus Gumiwang Kartasasmita, Waketum Golkar

Selanjutnya, keterbukaan dan akuntabilitas yang diukur dari persepsi sejauh mana warga suatu negara dapat berpartisipasi dalam memilih pemerintahannya, serta kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat dan kebebasan pers.

Stabilitas politik, tambahnya lagi, juga menjadi tantangan yang perlu dibenahi, yaitu   persepsi mengenai kemungkinan bahwa pemerintah akan mengalami destabilisasi atau penggulingan melalui cara-cara yang inkonstitusional atau kekerasan, termasuk kekerasan yang bermotif politik dan terorisme.

Kualitas Regulasi Pemerintah

Kualitas peraturan, paparnya, juga sangat dibutuhkan untuk menangkao persepsi mengenai kemampuan pemerintah dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan dan peraturan yang baik yang memungkinkan dan mendorong pengembangan sektor swasta.

Tantangan terakhir, ujarnya, adalah aturan hukum, yaitu mengenai persepsi sejauh mana lembaga pemerintah, terutama aparat penegak hukum dipercayai oleh masyarakat.

“Sejauh mana penegak hukum sendiri dalam mematuhi aturan yang mereka terbitkan, khususnya kualitas penegakan kontrak, hak milik, Polisi dan pengadilan, serta kemungkinan terjadinya kejahatan dan kekerasan,” paparnya.

Baca Juga  Ketua KPU: Debat Kelima Capres Tetap Pakai Penonton di Ruangan

Lebih jauh, dia menjelaskan target Pemerintah mencapai Indonesia Emas 2045 adalah pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) naik 7 kali dari posisi saat ini menjadi USD7 triliun.

Peringkat negara pemilik PDB terbesar di dunia naik dari posisi 16 saat ini menjadi rangking 5 (lima).

PDB per kapita ditargetkan naik lima kali menjadi R320 juta.

Peringkat PDB per kapita naik dari posisi 104 saat ini menjadi urutan ke-40 secara global.

Sementara itu, angka kemiskinan turun dari 9% dari total jumlah penduduk menjadi nol atau tidak ada lagi orang miskin di Indonesia pada tahun 2045.

Email: Nyomanadikusuma@G24 News

Editor: Lala Lala

banner 325x300