G24NEWS.TV, JAKARTA – Raja Yordania Abdullah menolak rencana apa pun yang diajukan Israel untuk mencaplok sebagian wilayah Gaza dengan dalih antara lain menciptakan zona keamanan di wilayah tersebut, kata media resmi pada Senin (13/11/2023).
Raja Abdullah menyebutkan akar penyebab krisis ini adalah penolakan Israel terhadap hak-hak sah warga Palestina.
Dalam pernyataan di istana kerajaan, raja mengatakan kepada para politisi senior bahwa “jangan ada solusi militer atau keamanan” untuk konflik Israel-Palestina.
Dia mengatakan Gaza yang diamuk perang tidak boleh dipisahkan oleh Israel dari wilayah Palestina lainnya.
Hak-Hak Warga Palestina
Raja menegaskan “akar krisis ini adalah pendudukan Israel di wilayah Palestina dan penolakan negara itu terhadap hak-hak sah warga Palestina”.
“Solusinya dimulai dari sana dan jalan lainnya pasti akan gagal dan lebih banyak lagi siklus kekerasan dan kehancuran,” kata Abdullah.
Abdullah mengaku sejak lama sudah memperingatkan adanya pelanggaran Israel di Tepi Barat, yang berbatasan dengan Yordania, dan serangan pemukim Yahudi terhadap warga sipil Palestina dapat “memperluas konflik” dan mendorong wilayah itu “ke jurang yang dalam”.
Yordania adalah rumah bagi sejumlah besar pengungsi Palestina dan keturunannya yang khawatir Israel akan mengusir warga Palestina secara massal dari Tepi Barat yang diduduki Israel. Di sini serangan pemukim Israel terhadap penduduk Palestina meningkat sejak serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel selatan.
Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Al Mamlaka, Menteri Luar Negeri Ayman Safadi menyatakan Israel telah melewati “setiap garis batas penting hukum, etika dan kemanusiaan dalam perang biadabnya terhadap warga Gaza.”
“Israel tak mau mendengar. Apa yang mereka lakukan bukanlah membela diri tetapi melakukan kejahatan perang,” lanjutnya.
Perundingan Terhenti Hampir 1 Dasawarsa
Bulan ini Abdullah mengatakan satu-satunya jalan menuju perdamaian permanen adalah menghidupkan kembali perundingan negara Palestina merdeka bersama Israel. Perundingan yang ditengahi AS terhenti selama hampir satu dasawarsa.
Washington mengatakan Israel tidak dapat menduduki Jalur Gaza setelah perang. Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan pemerintahan Gaza harus bersatu kembali dengan Tepi Barat di dekatnya, yang sebagian dikendalikan Otoritas Palestina.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Otoritas Palestina tidak boleh mengendalikan Gaza. Pekan lalu, dia mengatakan Israel akan mengambil kendali keamanan di Gaza untuk jangka waktu tak ditentukan. (ANTARA)
Email: Nyomanadikusuma@G24 News
Editor: Lala Lala
