G24NEWS.TV, JAKARTA – Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Puteri Anetta Komarudin mengatakan pembentukan Komisi Perempuan ini menjadi salah satu bentuk keseriusan melibatkan perempuan di legislatif secara global.
“Kita sangat menyambut baik dengan adanya komisi perempuan ini, karena menurut kita representasi perempuan dalam kebijakan publik dan pemerintahan akan bisa didorong apabila ada keseriusan dari masing-masing negara anggota APA,” papar Puteri Komarudin di Baku, Azerbaijan, seperti dilansir dari laman resmi DPR RI, Senin (5/9/2023).
Sidang Majelis Parlemen Asia (Asian Parliamentary Assembly/APA) yang diselenggarakan di Baku, Azerbaijan memberikan perhatian khusus pada pembentukan komite perempuan.
Menurut Putri, prinsip yang paling penting dalam pembentukan komisi perempuan adalah kesetaraan, karena di berbagai industri termasuk di dalam sektor politik masih banyak sekali kesempatan-kesempatan yang belum bisa dicapai oleh perempuan.
Kultur Patriarki di Asia
Dia berpendapat hal tersebut terjadi karena masih ada bias gender dan masih ada kultur patriarki di berbagai negara Asia.
“Kita merepresentasikan anggota parlemen perempuan dari DPR RI, yang menurut kita paling penting adalah resolusi yang diajukan Azerbaijan sebagai tuan rumah untuk membentuk komisi perempuan dari APA itu sendiri,” ungkap Politisi dari Fraksi partai Golkar ini.
Melalui organisasi APA ini, para anggota parlemen bisa saling berbagi pengalaman dalam berbagai macam hal termasuk dalam menjunjung kesetaraan gender.
“Kita juga bisa belajar bagaimana negara-negara APA yang sudah lebih sukses dalam mendorong representasi perempuan, juga mendorong agar perempuan bisa bertahan di dunia politik dan tentu menyuarakan kepentingan perempuan di dalam pembentukan undang-undang dan juga kebijakan pengawasan serta anggaran yang responsif gender,” jelas Putri.
Dia pun berharap agar perempuan dan laki-laki di Indonesia memiliki kesempatan yang sama di dalam dunia kerja dan edukasi.
“Dan tidak banyak lagi adik-adik kita di daerah-daerah terpencil dan tertinggal yang perempuan dipaksa untuk menikah sebelum usianya, atau pun dipaksa bekerja padahal belum menyelesaikan edukasinya dan ini harusnya menjadi perhatian lebih dari pemerintah, juga karena kalau kita mau maju perempuan harus berkontribusi penuh pada ekonomi kita,” ungkap Putri.
Email: Nyomanadikusuma@G24 News
Editor: Lala Lala
