G24NEWS.TV ,JAKARTA– Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR, Puteri Komarudin, menekankan urgensi pendidikan inklusif dan bermutu bagi generasi muda Indonesia.
Dia menyoroti berbagai kompleksitas dalam sistem pendidikan Tanah Air, termasuk masalah geografis, sosial, ekonomi, dan infrastruktur. Hal ini mengakibatkan ketimpangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
Puteri menyampaikan bahwa sekitar 60 persen sekolah dasar di Indonesia mengalami kerusakan. Bahkan di daerah pemilihannya, ia masih sering menemui sekolah dasar yang rusak.
Pada diskusi “Pondasi Masa Depan” dalam ASEAN+Youth Summit 2023 di Jakarta Concert Hall, Puteri menegaskan bahwa ketimpangan pendidikan semakin terasa, terutama selama pandemi, karena ketidakseimbangan infrastruktur digital.
Dampaknya terlihat pada tingginya kasus putus sekolah, kehilangan pembelajaran, kekerasan terhadap anak, dan pernikahan usia dini.
Data dari Kemendikbudristek menunjukkan bahwa angka putus sekolah di tingkat SD meningkat 10 kali lipat, terutama dari kalangan keluarga ekonomi lemah.
Puteri, seorang politisi dari Fraksi Golkar, mengungkapkan bahwa DPR RI dan Pemerintah Indonesia terus memperhatikan berbagai permasalahan ini. Salah satunya adalah dengan konsisten mengalokasikan 20 persen dari APBN untuk pendidikan.
“Pada tahun ini, alokasi anggaran pendidikan telah mencapai Rp608 triliun. Pembagian anggaran tersebut dilakukan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” ujar Puteri.
“Pemerintah pusat akan mengalokasikan Rp233,9 triliun terutama untuk Program Indonesia Pintar yang akan menguntungkan 20,1 juta siswa, serta Kartu Indonesia Pintar Kuliah untuk 976,8 ribu mahasiswa. Selain itu, Tunjangan Profesi Guru, baik bagi PNS maupun non-PNS, akan tetap tersedia,” lanjut dia.
Di samping itu, APBN juga mengalokasikan Rp305 triliun yang disalurkan melalui Transfer ke Daerah untuk membiayai operasional sekolah bagi 44,2 juta siswa dan biaya operasional PAUD bagi 6,1 juta peserta didik.
Meskipun demikian, Puteri menyadari bahwa anggaran ini masih belum cukup optimal untuk menciptakan pendidikan bermutu dan inklusif.
Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya perbaikan dalam pengelolaan belanja agar pendidikan semakin berkualitas. Ini mencakup peningkatan kualitas tenaga pengajar, perbaikan kurikulum, penyediaan fasilitas sekolah yang merata, hingga kesejahteraan guru.
“Kita juga harus terus mendorong partisipasi sektor swasta, yang selama ini telah berkontribusi dalam membantu pemerintah menyediakan akses pendidikan,” -Puteri Komarudin.
Perlu dicatat bahwa ASEAN+Youth Summit merupakan wadah bagi pemuda di kawasan Asia Tenggara, yang merupakan bagian dari agenda pemuda ASEAN dan kepengurusan Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43 tahun 2023.
