G24NEWS.TV, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam KTT G20 di Delhi yang hadir secara virtual mewakili Presiden Joko Widodo menyerukan two state solution.
Hal ini sebagai dukungan bagi Palestina di tengah situasi yang terjadi saat ini dan menegaskan pentingnya para pemimpin G20 untuk segera mengambil tindakan kolektif guna menghentikan konflik di timur Tengah.
Secara spesifik, Menko Airlangga menyerukan solusi two-state solution di Palestina. Solusi ini didukung oleh 6 pemimpin negara G20 lainnya.
“Dengan tegas saya ingin bertanya, di mana suara kita atas kekejaman yang terjadi di tanah Palestina? Sebagai pemimpin G20, apa yang sudah kita lakukan secara kolektif untuk membuat situasi menjadi lebih baik, bagi rakyat Palestina dan wilayah Gaza,” tegas Menko Airlangga dalam intervensinya.
Menko Airlangga menambahkan, “Kita ini para pemimpin dunia dan memiliki kekuatan besar, oleh karena itu, tanggung jawab kita juga besar. Jika G20 dapat mengambil tindakan atas situasi kemanusiaan di tempat lain dua tahun lalu, maka kita bisa melakukannya di Gaza sekarang. Kita harus mendukung realisasi two-state solution berdasarkan parameter yang disepakati secara internasional.” Konflik Ukraina-Rusia belum berakhir hingga sekarang dan terjadi konflik baru di Gaza yang diperkirakan semakin menambah beban krisis dunia serta semakin jauh pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 sebagaimana komentar dari beberapa kepala pemerintahan lain.
Tanpa suasana damai, sulit merencanakan pembangunan ekonomi dunia yang lebih mapan setelah dihantam pandemi. Menko Airlangga kemudian menyampaikan bahwa Indonesia menyerukan dua aksi global dalam mengatasi konflik yang sedang terjadi, yakni terkait pentingnya solidaritas dan kepemimpinan global sehingga G20 harus terus mendorong agar dialog dapat diupayakan. Dunia mengakui bahwa kekuatan dialog telah dibuktikan selama masa Presidensi Indonesia di G20 untuk menjembatani perbedaan dan mencegah perpecahan dalam G20.
Aksi global berikutnya yakni dengan menempatkan perdamaian sebagai prioritas. Perdamaian merupakan prasyarat untuk mewujudkan pembangunan. Perang yang terjadi telah menghambat aspirasi para anggota G20 untuk mencapai SDGs. Konflik akan terus berkepanjangan dan memakan banyak korban jiwa masyarakat sipil jika semua pihak merasa paling benar dalam mengambil tindakan atas nama tatanan aturan global.
Terkait situasi ini Menko Airlangga menegaskan, “G20 harus memastikan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum. Kita harus menghindari tindakan main hakim sendiri. Kita harus menghormati Piagam PBB dan hukum internasional, karena konflik menciptakan ketidakstabilan dan gejolak ekonomi. Tindakan konkret diperlukan dan kita dapat memulainya dari sekarang.”
Selanjutnya, Menko Airlangga menambahkan bahwa G20 harus mampu mendorong reformasi Multilateral Development Banks (MDBs) yang lebih kredibel dan memprioritaskan pembiayaan inovatif. Dalam hal ini, Indonesia mendorong implementasi skema pembiayaan seperti Just Energy Transition Partnership dan Global Blended Finance Alliance. Indonesia juga telah meluncurkan Bursa Karbon Indonesia pada September 2023 lalu.
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di New Delhi, India, resmi ditutup pada September 2023 lalu dan telah menghasilkan New Delhi G20 Leaders’ Declaration. Pada sesi penutupan tersebut, Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi juga meminta para pemimpin G20 untuk kembali berkumpul secara virtual menjelang akhir masa Presidensi G20 India guna menindaklanjuti panduan yang diberikan oleh para anggota G20 serta memberikan dorongan untuk mengimplementasikan hasil KTT tersebut.
Email: DharmaSastronegoro@G24.News
Editor: Lala Lala
