Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar Hetifah Sjaifudian memberikan kuliah umum dalam pelatihan ‘Executive Education Program for Young Political Leaders’, yang digelar Golkar Institute di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Hetifah berbicara soal pentingnya aspirasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik. Ia menegaskan masyarakat menjadi komponen paling utama dan terpenting dalam pembuatan kebijakan publik.
“Komponen paling utama dan terpenting dalam pengambil kebijakan adalah masyarakat. Mendengar serapan aspirasi masyarakat yang tinggal di pusat kota sampai daerah, ini sesuai dengan amanat perundang-undangan,” ungkap Hetifah dalam keterangan tertulis, Kamis (13/10/2022).
Lebih lanjut, Legislator Perempuan lulusan National University of Singapore (NUS) ini menyampaikan aspirasi masyarakat harus diserap dengan jangkauan yang luas. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat dapat tergapai.
“Peran aspirasi masyarakat dalam kebijakan publik adalah yang paling utama, walaupun terkadang ada kelemahan dan kendala dalam menangkap partisipasi aspirasi masyarakat, ini yang harus menjadi perhatian dan terus diperbaiki agar seluruh aspirasi dapat terserap dengan baik,” ujarnya.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar ini juga menambahkan saat ini media sosial menjadi salah satu platform yang mempermudah dalam menyerap aspirasi masyarakat. Melalui media sosial, masyarakat dapat memperoleh berbagai informasi terkini.
“Untuk menyerap aspirasi kita membutuhkan akses, salah satu akses yang mempermudah untuk menyerap aspirasi masyarakat yaitu dengan media sosial sehingga dengan ini kita bisa mendapatkan informasi yang lebih up-to-date dengan mencakup jangkauan luas,” imbuhnya.
Selain aspirasi, Hetifah menilai kebijakan publik yang efektif harus sesuai dengan data dan fakta, implementasi kebijakan, sosialisasi masyarakat dan anggaran. Hal ini bertujuan agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik.
“(Membuat kebijakan) harus menggunakan data dan fakta memperkuat pengambilan keputusan dan kebijakan sehingga program tepat sasaran, guna dan waktu, dan akuntabel. Bicara menggunakan data akan menjadi lebih kuat dan kredibel,” urainya.
“Pengambilan kebijakan juga harus berdasarkan bukti yang scientific, bisa dipertanggung jawabkan, sistematis dan transparan,” lanjutnya.
Di samping itu, Ketua Umum Organisasi Pengajian Al-Hidayah ini pun menyampaikan kebijakan publik juga perlu melakukan pembaharuan sesuai dengan perkembangan situasi, dan kondisi.
“Kebijakan untuk publik ini baiknya juga ada pembaharuan karena didasarkan dengan perkembangan situasi dan kondisi yang ada,”
