G24NEWS.TV, JAKARTA — Komisi VII DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) di Kompleks Gedung DPR/MPR Senayan Jakarta, (16/3). Pada kesempatan tersebut, Komisi VII mendengarkan pemaparan Dirut PT.Pertamina mengenai relokasi Depo Pertamina Plumpang.
Dirut PT. Pertamina (Persero), Nicke Widyawati, menyampaikan Fuel Terminal Plumpang mulai beroperasi tahun 1974. Fuel Terminal dengan luas area 48.352 Ha ini menyediakan BBM untuk retail yang mensupply ke 170 SPBU di Jabodetabek dan Banten.
Nicke menuturkan bahwa mereka belum menerima hasil investigasi kebakaran depo Plumpang. Hal ini dikarenakan investigasi masih berjalan.
“Adapun investigasi ini masih berjalan dimana timnya dari Tim APH ditambah dari tim teknik Dirjen Migas dan tim Pertamina internal. jadi kami belum menerima hasil investigasinya. Tentu kalau sudah ada bisa kami sampaikan kepada Bapak/Ibu.” tutur Dirut Pertamina.
Ia juga menyampaikan langkah pertama yang dilakukan PT. Pertamina adalah menjaga pasokan BBM agar tidak terjadi kelangkaan ataupun panic buying.
“Yang pertama kami lakukan saat kejadian terjadi adalah bagaimana kita bisa menjamin pasokan BBM. Karena kalau sampai terjadi mengganggu pasokan BBM, terjadi kelangkaan di beberapa daerah apalagi Jabodetabek dan Banten tentu ini masalahnya akan meluas kemana-mana.” sambung Nicke.
Langkah selanjutnya yang dilakukan PT. Pertamina adalah penanganan korban Insiden Plumpang yang dibagi menjadi 3 yaitu korban meninggal dunia, korban luka dan korban kebakaran.
“Kami monitor dan kelola, kami juga memberikan bantuan pemakaman dan bantuan uang kerohiman. Kedua, korban yang mengalami luka kita bawa ke rumah sakit dan seluruh biaya pengobatan dicover oleh Pertamina. Ketiga, korban atau penduduk yang rumahnya terbakar, kami bangunkan posko langsung malam itu juga, ada di 4 posko yang kami tangani semuanya. Alhamdulillah kami dibantu banyak pihak dari pemadaman api sampai penanganan korban. ” lanjut Nicke.
PT. Pertamina Lakukan Internal Action
PT. Pertamina langsung membentuk Tim Task Force bersama Tim APH dan Dirjen Migas melakukan investigasi.
“Adapun internal action kami adalah langsung membentuk Tim Task Force bersama-sama dengan Tim APH. Kemudian dari Dirjen Migas ini melakukan investigasi dan kami masih menunggu semoga dalam waktu dekat kita dapatkan hasilnya,” kata Nicke.
Ia juga menyampaikan bahwa ada upaya pemastian seluruh wilayah operasional dari hulu sampai hilir.
“Kami juga memastikan seluruh wilayah operasional yang ada di hulu sampai hilir, kami langsung lakukan beberapa kali rapat koordinasi untuk memastikan semuanya kita pastikan pengecekan lebih lanjut,” lanjut Nicke.
Komisi VII DPR RI: Ini Kejadian Berulang
Anggota Komisi VII DPR RI, Rudi Hartono Bangun, memberikan masukan terhadap Dirut PT. Pertamina (Persero) mengenai unsur kelalaian maupun kualitas konstruksi di Depo Pertamina Plumpang.
“Kebakaran ini kan ada unsur kelalaian dari pihak SDM Pertamina Plumpang. Lalu saya ingin mengingatkan kualitasnya baik dari konstruksi, plat-plat tangki BBM Plumpang apakah sesuai dengan spesifikasi dan ISO,” kata Rudi.
Dia juga mempertanyakan ketegasan Dirut PT. Pertamina terkait kejadian ini utamanya terhadap pejabat maupun divisi pemeliharaan dan perawatan terminal. Tak hanya itu, ia juga menjabarkan pernah terjadi pembahasan pasca kejadian Balongan, Cilacap dan Balikpapan.
“Divisi pemeliharaan dan perawatan terminal itu bagaimana mekanisme kerjanya? saya melihat ada yang tidak sigap dan tidak cepat,” lanjut Rudi kepada Dirut PT. Pertamina
Ketegasan Dirut PT. Pertamina terhadap SDM di perusahaan yang dipimpin diperlukan agar tidak terjadi kejadian serupa.
“Harus perlu ketegasan, kalau tidak terus-terusan nanti setiap terminal setahun sekali 1 atau 2 terbakar pipanya meledak. Nama Pertamina nya jelek, korbannya rakyat,” kata Rudi.
Respon serupa juga disampaikan dari Anggota DPR, Sartono, mengenai Insiden Plumpang.
“Kejadian kebakaran pada kilang maupun depo Pertamina ini berulang. Kalau saya catat, 1 tahun ini sudah 4-6 kali. Ini kan berulang. Kenapa ini sering terjadi dan terulang kembali? Seolah-olah menjadi lumrah dan hal biasa. Padahal ini obyek strategis dan vital, dampaknya apabila terjadi suatu ledakan terbakar akan blackout,” ujar Sartono.
Ia meyakini SOP dan standar pengamanan sudah disampaikan kepada petugas-petugas di lapangan.
” Saya yakin SOP atau standar pengamanan sudah disampaikan kepada petugas-petugas di lapangan. Tapi, mengapa itu sering terjadi lagi? apakah abai di dalam menjalankan SOP di lapangan? ini yang harus dibentuk juga nanti diinvestigasi,” lanjut Sartono.
Anggota DPR RI Fraksi Demokrat tersebut juga meminta investigasi insiden Plumpang disampaikan kepada publik dan ditindaklanjuti.
“Investigasi disampaikan kepada publik dan ditindaklanjuti. Bagaimana mengimplementasikan, menjalankan SOP ini,” kata Sartono.
Maman: Publik harus mengetahui target jangka pendek, menengah dan panjang yang dilakukan Pertamina
Anggota DPR RI Komisi VII, Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa terkait kesimpulan RDP khususnya mengenai relokasi perlu lengkap dan komprehensif. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi multitafsir dan preseden buruk di kemudian hari.
“Saya sekaligus melaporkan hasil Komisi VII DPR RI turun ke lapangan. Kalau saran saya terkait poin 4, harus ada target jangka pendek, menengah dan panjang. kenapa perlu lengkap? karena perlu komprehensif, kalau kita hanya sekadar memasukan memindahkan atau membangun terminal baru dan memindahkan sebagian fasilitas terminal integrated Jakarta, ini saya yakin pasca ini akan menjadi preseden buruk. Karena kita hanya memasukkan satu poin saja.” kata Maman.
Ia menjelaskan perlunya obyektif dalam melihat hal ini.
“Kalau hanya memasukkan poin 4 memindahkan saja ini secara langsung kita ikut mendorong Pertamina untuk memindahkan seluruh aset TBBM di seluruh Indonesia yang notabene nya semuanya berhimpitan dengan masyarakat. Kita harus obyektif melihat ini.” Lanjut Maman.
Beberapa poin kesimpulan RDP Komisi VII DPR RI dengan Dirut PT. Pertamina
Adapun beberapa kesimpulan RDP Komisi VII DPR RI dengan Dirut PT. Pertamina yang disampaikan Pimpinan Rapat Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno, sebagai berikut:
- Komisi VII DPR RI mengapresiasi Dirut PT. Pertamina (Persero) atas penanganan insiden secara tanggap dan cepat, serta mendesak untuk terus memperhatikan warga terdampak agar dapat ditangani dengan sebaik-baiknya.
- Komisi VII DPR RI mendesak Dirut PT. Pertamina (Persero) untuk segera melakukan audit secara menyeluruh terhadap fasilitas Migas PT. Pertamina (Persero) termasuk keamanan fasilitas kilang dan penyimpanan BBM serta memperketat kualitas keselamatan dan keamanan kerja agar insiden serupa tidak terjadi kembali.
- Komisi VII DPR RI mendukung Dirut PT. Pertamina (Persero) untuk dapat memindahkan fasilitas integrated Terminal Jakarta secara bertahap.
- Komisi VII DPRI mendukung Dirut PT. Pertamina (Persero) untuk melakukan penyelesaian masalah jangka pendek, memperbaiki fasilitas sarana dan prasarana di TBBM Plumpang, menengah implementasi Buffer Zone secara tegas dan konsekuen dalam rangka menjaga keselamatan kerja dan warga sekitar, dan jangka panjang melakukan kajian secara komprehensif untuk rencana pembangunan terminal baru dan pemindahan sebagian fasilitas Integrated Terminal Jakarta secara bertahap.
