G24NEWS.TV, JAKARTA – Ketua Partai Golkar Minahasa Utara (Minut) Edwin Nelwan, membuktikan komitmennya untuk mengawal penggunaan uang rakyat selama ia duduk sebagai Anggota DPRD Minut.
Sosok Edwin Nelwan yang tegas menjalankan aturan, serta kerap mengkritisi pemanfaatan APBD Minut yang kerap offside, adalah satu dari sekian figur yang jarang ditemukan di DPRD Minut.
Ketegasan Edwin, juga terlihat dalam Rapat Paripurna DPRD Minut tentang mendengarkan Laporan Hasil Reses Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang Keempat Tahun 2023 yang dilaksanakan secara hybrid di Gedung Tumatenden, Rabu, (10/5/2023).
Ia meminta agar penggunaan APBD digunakan secara akurat yaitu dengan mengakomodir kebutuhan masyarakat, yang diserap selama tahapan reses, tentunya sesuai skala prioritas.
“Reses yang kami lakukan ini jangan jadikan formalitas, dikarenakan reses yang dilakukan menggunakan uang rakyat itu banyak. Sehingga penggunaan APBD harus akurat,” tegas Edwin.
Kekecewaan Edwin Nelwan bermula sejak agenda Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kabupaten Minut yang dilaksanakan beberapa waktu lalu.
Musrenbang yang dihadiri top eksekutif lengkap, Forum Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan Pemprov Sulawesi Utara (Sulut), Anggota DPRD Sulut, dan Anggota DPRD Minut itu, tidak memberi ruang bagi legislatif untuk berpendapat.
Ia lantas memilih walk out karena beberapa kali mengajukan interupsi, namun tidak didengar.
“Kualitas APBD ditentukan oleh kualitas instrumen yang membentuknya, salah satunya adalah Musrenbang dan reses yang merupakan penentu kegiatan yang akurat serta alokasi dana yang proporsional. Tapi kenapa anggota DPRD justru tidak diberi ruang untuk berpendapat?” keluh Edwin Nelwan.
Kali ini, dalam agenda Laporan Hasil Reses Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang Keempat Tahun 2023, Ketua Fraksi Golkar itu meminta agar penyusunan APBD 2024 benar-benar akurat.
Ia meminta Pemkab Minut tidak memperlakukan Anggota DPRD Minut layaknya boneka.
“Saya berharap bahwa peristiwa Musrembang yang lalu itu bukan sebuah kesengajaan dan itu akan tergambar nantinya dalam tahapan pembuatan embrio APBD 2024, penentuan RKPD dan KUA PPAS oleh TAPD dan Badan Anggaran DPRD. Kalau kita berkolaborasi dengan tujuan yang benar, kita harus jujur kepada rakyat,” tegasnya lagi.
Sampai saat ini, Edwin Nelwan melihat, postur-postur APBD dan kebijakan keuangan Pemkab Minut termasuk pergeseran anggaran, belum signifikan menggambarkan keberpihakan kepada kebutuhan rakyat.
“Partai Golkar tetap mengawal dan mensupport pemerintahan JGKWL (Joune Ganda dan Kevin William Lotulung), secara kritis, proporsional dan terukur demi terwujudnya masyarakat Minut lebih lebih hebat dalam karya,” tutupnya.
Edwin Nelwan, SE., merupakan Anggota DPRD Minut dari Daerah Pemilihan (Dapil) II, meliputi Kecamatan Dimembe, Mapanget, dan Likupang Selatan.
Edwin Nelwan terpilih sebagai legislator pada periode 2014-2019 dan 2019-2024.
Ia sosok yang gencar mengkritisi pemanfaatan dana Covid-19 tahun anggaran 2020-2021, serta paling ribut ketika 18 desa di Minut terpaksa gigit jari karena tidak kebagian dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) 2021.
Ia geram saat anggaran pelaksanaan Pemilihan Hukum Tua (Pilhut) 2022 digeser untuk pembiayaan lain yang bukan prioritas.
Edwin Nelwan konsisten perjuangkan pembayaran Siltap dan kenaikan upah perangkat desa, juga secara tegas menolak jika wakil rakyat diberi fasilitas khusus, baik rumah sakit khusus pejabat dan fasilitas lainnya ketika pandemi Covid-19.
Secara gamblang ia menyebutkan posisi anggota DPRD sebagai wakil rakyat, tak lebih tinggi dari rakyat.
Email: DharmaSastronegoro@G24.News
Editor: Lala Lala
