Politik

CSIS: Masyarakat Tunggu Sikap Capres Soal Keamanan dan Kekeringan di Papua

206
×

CSIS: Masyarakat Tunggu Sikap Capres Soal Keamanan dan Kekeringan di Papua

Share this article
Pasukan TNI di Puncak Jaya Papua. Foto: Ist
Pasukan TNI di Puncak Jaya Papua. Foto: Ist

G24NEWS.TV, JAKARTA – Centre for Strategic and International Studies (CSIS) mengingatkan kepada para calon presiden dan wakil presiden yang akan bertarung di Pemilu 2024 untuk memiliki strategi dan perhatian khusus dalam mengatasi masalah Papua.

Peneliti Senior Departemen Politik dan Perubahan Sosial, Centre for Strategic and International Studies Vidhyandika Perkasa mengatakan minusnya perhatian terhadap penanganan masalah di Papua juga terjadi pada kampanye calon anggota legislatif.

Padahal, kata Vidhyandika, eskalasi kekerasan dan konflik di Papua meningkat, terutama yang melibatkan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).

Dia mengatakan, sampai Mei 2023 terdapat 73 kasus kekerasan di Papua. “Hastag #Prayforpapua tidak pernah ada. Padahal, masyarakat menantikan penyelesaian masalah ini dari capres dan caleg untuk masa mendatang.

Baca Juga  Tiga Kader Partai Golkar Jadi Pihak Terkait Gugatan Proporsional Terbuka

“Para caleg yang akan kampanye tentang bangsa, tapi Papua tidak akan menjadi isu yang dibahas,” ucap Vidhyandika dalam Update Politik Nasional: Pemilu 2024, Peta Kompetisi Partai, dan Situasi Keamanan di Papua pada Senin, (25/9/2023) lalu, seperti dilansir dari Kata Data.

Isu Keamanan Hingga Kekeringan

Vidhyandika juga menjelaskan sjumlah isu di Papua, antara lain kasus mutilasi warga sipil Papua, penculikan pilot Susi Air yang bernama Philips Merthen, hingga pembunuhan aktivis Michelle Kurisi.

Tidak berhenti di situ, pada September 2023 telah tercatat kejadian tragis lainnya di Papua, yakni kekeringan yang menewaskan lima warga di Yahukimo. Pada bulan yang sama, kekerasan juga menimpa jemaat gereja Kemah Injili di Kenyam.

Baca Juga  MUI: Tahun Politik, Utamakan Kerukunan Umat Beragama

Vidhyandika mengatakan konflik Papua harus ditangani dengan cara kemanusiaan, dialog, serta mendengar aspirasi warga. Tak hanya itu, perbaikan tata pemerintahan dan perubahan mentalitas juga menjadi langkah yang tidak bisa diabaikan.

“Itu harus diupayakan termasuk permasalahan teknis maupun nonteknis,” pungkas Vidhyandika.

Ia menjelaskan akar konflik di Papua tidak semata-mata disebabkan oleh masalah ekonomi.

Menurutnya, otonomi khusus dan hubungan dengan perusahaan besar seperti PT Freeport turut mempengaruhi konflik di Papua. Belum lagi, tata pemerintahan yang buruk di beberapa wilayah Papua juga menghambat pembangunan ekonomi.

Ketimpangan ekonomi antara orang asli Papua (OAP) dan non-OAP juga menjadi sumber konflik.

Email: Nyomanadikusuma@G24 News
Editor: Lala Lala

banner 325x300