Politik

Bawaslu Belum Terima Laporan Komnas HAM Soal ASN Tidak Netral di Pemilu 2024

61
×

Bawaslu Belum Terima Laporan Komnas HAM Soal ASN Tidak Netral di Pemilu 2024

Share this article
Ilustrasi Pemilu. Foto: Ist
Ilustrasi Pemilu. Foto: Ist

G24NEWS.TV, JAKARTA – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengaku belum menerima laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengenai aparatur sipil negara dari tingkat desa hingga gubernur di beberapa daerah yang tidak netral selama Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

“Sampai sekarang laporan resmi Komnas HAM belum kami terima,” kata Bagja saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Kamis (22/2/2024).

Pada kesempatan berbeda, Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty juga mengungkapkan pernyataan yang sama dengan Bagja.

“Sampai saat ini belum ada laporan dari Komnas HAM yang masuk ke Bawaslu,” ujar Lolly saat dihubungi ANTARA dari Jakarta.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (21/2), mengatakan temuan pihaknya mengenai hal tersebut telah masuk ke Bawaslu.

Baca Juga  Airlangga: Dukungan JK Kepada Anies Tak Pengaruhi Partai Golkar

Ia pun berharap temuan tersebut bisa menjadi pembelajaran bagi pemerintah agar tetap bersikap netral dalam pemilu. Dengan demikian, proses demokrasi bisa berjalan tanpa adanya intervensi pihak lain.

Sementara itu, Anggota Komnas HAM Saurlin P. Siagian mengatakan bahwa temuan tersebut terkait dengan netralitas aparat negara yang sangat berhubungan dengan politik uang untuk pemenangan peserta pemilu tertentu.

Temuan itu, di antaranya 12 kepala desa di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, menyatakan dukungannya kepada salah satu peserta pemilu.

Koordinasi Desa

Selain itu, pihaknya juga menemukan adanya aktivitas rapat koordinasi kepala desa di Kabupaten Temanggung untuk pemenangan peserta pemilu tertentu.

Baca Juga  Relawan Prabowo-Gibran Satu Ibu Pertiwi Nyalakan 1.000 Lilin Serukan Pemilu Damai

“Kami juga menemukan adanya arahan Wali Kota Samarinda kepada jajarannya untuk memilih peserta pemilu tertentu. Contoh lain juga adalah seorang ASN di Kabupaten Cianjur tertangkap tangan melakukan politik uang untuk pemenangan peserta pemilu tertentu,” kata Saurlin.

Tidak hanya itu, pihaknya juga menemukan video yang berisi ajakan Penjabat (Pj.) Gubernur Kalimantan Barat yang mengajak jajaran ASN memilih calon tertentu.

“Ajakan ini disampaikan oleh Pj. Gubernur Kalimantan Barat pada peringatan HUT Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 24 Januari 2024,” ujar dia.

Email: Nyomanadikusuma@G24 News
Editor: Lala Lala

banner 325x300