G24NEWS.TV, JAKARTA – Airlangga Hartarto, ketua umum Partai Golkar menyatakan pergantian pucuk pimpinan partai hanya bisa dilakukan dengan menunggu Musyawarah Nasional (Munas) 2024 mendatang, pihak-pihak yang ingin mencalonkan diri jadi pimpinan partai harus menunggu hingga pelaksanaan agenda tersebut, tidak ada munaslub.
Airlangga Hartarto merespons suara di tubuh Partai Golkar yang mendorong diselenggarakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).
“Munas 2024, silakan kalau berminat jadi Ketua Umum Golkar ke 2024,” kata Airlangga di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu dikutip dari Antaranews.
Hingga saat ini kata Airlangga tidak ada rencana partainya untuk menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), apalagi mengganti dirinya sebagai Ketum Golkar dan sebagai bakal calon presiden dari Partai Golkar.
“Tidak ada, tidak akan ada (Munaslub),” ujar Airlangga.
Saat ini Partai Golkar sedang dalam dalam pembicaraan dengan partai lain untuk mendeklarasikan capres pada Pemilu 2024. Pembicaraan ini menurut dia membutuhkan konsentrasi dan waktu, sehingga dia dia meminta kepada setiap pihak agar tidak mendesak Golkar untuk buru-buru menentukan arah dan sikap politik pada Pemilu 2024.
“Ya desak saja yang lain juga, kita dalam pembicaraan dan pembicaraan kan tidak bisa desak mendesak. Pembicaraan partai kan harus cordial,” kata Airlangga.
Partai Golkar saat ini masih tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sejak dibentuk pada pertengahan 2022, KIB belum menentukan arah politiknya pada Pemilu 2024.
Bahkan, salah satu anggota KIB, yakni PPP memutuskan mendukung Ganjar Pranowo, bakal calon presiden yang diusung PDI Perjuangan (PDI-P).
Ditanya secara terpisah, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyebut KIB masih kompak.
“KIB masih kompak-kompak saja,” kata Zulhas, sapaan akrabnya.
Adapun, pendaftaran bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dijadwalkan pada 19 Oktober hingga 25 November 2023.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasangan capres dan cawapres diusulkan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi syarat perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR, atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Saat ini, ada 575 kursi di parlemen, sehingga pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung partai politik atau gabungan partai peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.
