G24NEWS.TV, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Pemerintah telah menggunakan data terbaru untuk mengalokasikan bantuan beras bagi kelompok masyarakat sasaran bantuan sosial tahun depan.
Dengan demikian, Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan bantuan diyakini lebih tetap sasaran bagi yang membutuhkan di masa mendatang.
“Kemarin dalam pembahasan terkait bantuan beras, di tahun depan kita sudah menggunakan data yang baru,” jelasnya, dalam keterangan tertulis Kemenko Perekonomian, Senin (13/11/2023), dari hasil Rapat Koordinasi Nasional dan Penyerahan Insentif Fiskal sebagai Penghargaan untuk Kategori Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun Berjalan 2023 di Istana Wakli Presiden, pekan lalu.
Dia mengatakan dengan data akurat, maka berbagai program pengurangan beban pengeluaran maupun pemberdayaan ekonomi, dapat menyasar kantong-kantong kemiskinan.
Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto diamanatkan untuk untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan Kementerian/Lembaga dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan produktivitas.
Hapus Kemiskinan Ekstrem
Dalam pelaksanaan Inpres tersebut, Kemenko Perekonomian terus melakukan koordinasi dengan berbagai K/L untuk memonitoring dan mengevaluasi program pemberdayaan ekonomi dan program peningkatan produktivitas untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Beberapa progam pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan Pemerintah yakni diantaranya Program Kartu Prakerja untuk peningkatan akses terhadap pekerjaan/padat karya dan peningkatan kapasitas SDM/skill digital, serta Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk peningkatan kapasitas dan akses pembiayaan UMKM.
Selain itu, terdapat juga program perlindungan sosial, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan pangan beras.
“Jadi ini data regsosek yang terus di-update. Sehingga dengan demikian tentu data ini sifatnya dinamis. Apalagi tadi kita bicara mengenai desil 1, desil 2, desil 3, desil 4 yang tentu ini harus terus di-update, untuk memberikan bantuan agar tepat sasaran,” tutur Menko Airlangga.
Lebih lanjut, sebagai apresiasi kepada Pemerintah Daerah yang berkomitmen dan berkinerja baik dalam penghapusan kemiskinan ekstrem, Pemerintah memberikan penghargaan berupa insentif fiskal kepada 7 provinsi terbaik dan 18 kabupaten/kota terbaik.
Terkait insentif yang diberikan Pemeritah, Wapres Ma’ruf Amin menginstruksikan tiga hal yakni untuk memaksimalkan dana insentif dalam memperkuat strategi penghapusan kemiskinan ekstrem, utamanya untuk kegiatan yang manfaatnya langsung diterima masyarakat.
Kemudian memastikan target penerima program kemiskinan ekstrem menggunakan data P3KE agar lebih tepat sasaran dalam intervensinya, terutama bagi kelompok masyarakat miskin dengan akses terbatas, lansia, dan penyandang disabilitas.
Selanjutnya mengintensifkan sinergi dan kolaborasi antar K/L dan pemda, perguruan tinggi, dunia usaha, dan industri di sektor potensial.
Email: Nyomanadikusuma@G24 News
Editor: Lala Lala
