G24NEWS.TV, JAKARTA – Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Bidang Kominfo, Nurul Arifin menghadiri acara Safer Internet Lab yang mengusung tema “Potensi Penyebaran Informasi dalam Pemilu 2024.
Kegiatan tersebut membahas terkait pentingnya pendidikan literasi media dan informasi yang dilaksanakan di Auditorium CSIS, Gedung Pakarti, Jakarta Pusat Rabu 12 Juli lalu.
Dia mengatakan untuk memerangi misiformasi soal Pemilu masyarakat perlu diedukasi.
Kecerdasan pemilih, jelasnya, merupakan penangkal terbaik mencegah dampak negatif dari penyebaran hoaks dan informasi menyesatkan selama masa Pemilu.
“Bahwa edukasi, kecerdasan pemilih dan upaya penanganan yang tegas terhadap penyebaran gangguan informasi diharapkan menjadi langkah-langkah penting dalam memerangi misinformasi pada Pemilu 2024,” jelas Nurul yang juga menjabat sebagai Anggota Komisi I DPR dalam laman IG resmi golkar.indonesia.
Iklim Politik Terus Memanas
Dalam laporannya, Safer Internet Lab menyebutkan iklim politik terus memanas menjelang pemilihan umum 2024
Seperti yang telah diamati dalam siklus pemilu sebelumnya, penyebaran disinformasi di media sosial dapat memicu wacana politik yang merugikan.
Hal ini karena aturan dan dinamika media sosial berkembang setiap detik, demikian pula pola kampanye disinformasi.
Penggunaan media sosial dan taktik disinformasi menunjukkan tren yang meningkat.
Laporan survei Pemilih Muda 2022 dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) yang berbasis di Jakarta mengungkapkan bahwa media sosial secara progresif menjadi media paling disukai untuk ekspresi politik dan sumber informasi utama bagi kaum muda, yang juga akan menjadi mayoritas pemilih. pemilih pada pemilu tahun depan (54 persen).
Begitu pula dengan infodemik 2020-2021 yang menunjukkan bahwa kekacauan informasi sering kali menunggangi gelombang perbincangan publik.
Gelombang pasang naik lagi di pemilu 2024 mendatang, seperti yang ditunjukkan oleh statistik hoaks dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Meningkatnya sentralitas media sosial memungkinkan disinformasi menciptakan efek yang lebih keras dalam pemilu mendatang.
Setidaknya ada lima masalah yang perlu ditangani. Pertama, informasi palsu kini hadir dalam bentuk yang lebih kompleks.
Data Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) mengungkapkan bahwa pada tahun 2020, sekitar sepertiga (38 persen) hoaks yang dilaporkan datang dalam format campuran teks, audio, video, foto, dan gambar.
Pada tahun 2021, jumlahnya meningkat menjadi hampir dua pertiga (64 persen).
Seiring dengan melonjaknya popularitas platform berbagi video pendek.
Format yang kompleks memerlukan langkah-langkah debunking yang lebih rumit, memberikan tantangan baru untuk upaya mitigasi.
Kedua, langkah-langkah untuk memitigasi disinformasi sudah banyak, tetapi upaya untuk mencegah penyebarannya masih sedikit.
Meniru rantai pasokan, ada elemen gangguan informasi hulu dan hilir.
Hulu berkaitan dengan produksi, sedangkan hilir berkaitan dengan diseminasi.
Email: Nyomanadikusuma@G24 News
Editor: Lala Lala
