G24NEWS.TV, JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin mendukung langkah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang ingin terus melanjutkan program kebijakan hilirisasi industri dan menghentikan ekspor bahan tambang mentah di tanah air.
Menurut Mukhtarudin, kebijakan pemerintah mendorong kebijakan hilirisasi itu bertujuan untuk memastikan bahwa nilai tambah dari komoditas tambang yang diekspor bisa meningkatkan perekonomian.
Politisi Golkar Dapil Kalimantan Tengah ini berharap ketegasan dan keberanian Presiden Jokowi yang selalu serukan lawan gugatan eropa di WTO. tersebut mestinya juga diteruskan oleh Presiden selanjutnya, siapapun presiden hasil pemilu 2024 mendatang.
Apalagi, lanjut Mukhtarudin program hilirisasi dari mineral adalah amanat Undang-undang (UU) Minerba Nomor 3 Tahun 2020 yang jadi mutlak harus diperjuangkan, baik oleh pemerintah maupun legislatif.
Oleh karena itu, Anggota Banggar DPR RI ini berharap agar pemerintah pemerintah tetap melanjutkan program hilirisasi di sektor pertambangan tanah air, walaupun di tengah ancaman Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
“Intinya kita tentunya tidak boleh menyerah. Strategi hilirisasi pertambangan yang diantaranya dengan pembangunan banyak smelter untuk ragam jenis bahan tambang di dalam negeri harus tetap dilanjutkan, dibarengi dengan kelincahan diplomasi perdagangan Internasional Indonesia di sisi lainnya,” pungkas Mukhtarudin.
Untuk diketahui, Menko Perekonomian Airlangga Surabaya menyebut bahwa pemerintah bakal terus melanjutkan program hilirisasi industri dan menghentikan ekspor bahan tambang mentah, meski dipersoalkan banyak negara.
“Negara lain tak bisa memaksakan kehendak atau ikut cawe-cawe kebijakan dalam negeri suatu negara,” tegas Airlangga Minggu 2 Juli 2023.
Airlangga mengatakan, Indonesia tidak perlu takut meski dinyatakan kalah oleh Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) dalam gugatan yang diajukan Uni Eropa terkait penghentian ekspor nikel mentah.
“Kami akan terus banding. Lanjutkan hilirisasi, karena yang kami ekspor bukan Tanah Air, tapi nilai tambah,” tegas Airlangga.
Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan, sikap perlawanan tersebut bukan hanya untuk memperjuangkan hak hilirisasi. Tetapi juga untuk membebaskan Indonesia dari bentuk kolonialisme baru.
“Paksaan yang dilakukan IMF agar Indonesia tetap mengekspor komoditas nikel mentah merupakan salah satu bentuk regulasi imperialisme. Tidak seharusnya negara lain memaksakan kehendak kepada suatu negara dalam membuat kebijakan tertentu,” tegas Ketua Umum Partai Golkar itu.
Email: DharmaSastronegoro@G24.News
Editor: Lala Lala
