G24NEWS.TV, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani menemui 140 WNI korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Filipina pada pekan ini.
Mereka adalah korban perusahaan online scam yang pada bulan lalu berhasil diselamatkan kepolisian setempat.
Legislator Partai Golongan Karya (Golkar) ini mengatakan kedatangannya sekaligus memastikan proses pemulangan korban ke Indonesia berlangsung dengan lancar.
“Minggu lalu saya mengunjungi Manila, Filipina untuk bertemu langsung dengan 140 orang WNI kita yang terlibat dalam bisnis online scamming,” jelas anggota legislatif ini dalam keterangan tertulisya, Senin (24/7/2023).
Christina mengatakan penangkapan ini merupakan peringatan keras kepada para pelaku atau sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
“Pelaku TPPO harus diberikan peringatan keras bahwa negara-negara Asia Tengah sangat serius melakukan pemberantasan perdagangan orang ini,” jelas Christina Aryani.
Pemerintah Filipina, jelasnya, tengah serius menyikapi penyalahgunaan ijin POGO (Phillipines Offshore Gaming Operators).
Sejak awal tahun, negara itu melakukan berbagai penggrebekan (raid) terhadap perusahaan yang terindikasi menyalahgunakan ijin.
Penggrebekan di Las Pinas dilakukan pada 26 Juni lalu dan lebih dari 2.700 orang dari berbagai kewarganegaraan (termasuk 140 WNI) berhasil diselamatkan.
“Ini bukanlah kasus yang pertama, 4 Mei 2023 lalu penggrebekan dilakukan di Pampanga dan ribuan pekerja berhasil dibebaskan, 240 diantaranya merupakan WNI,” lanjutnya.
KBRI Manila tengah berkoordinasi erat dengan otoritas Filipina agar WNI kita bisa mendapatkan clearance (Allow Departure Order) untuk dapat kembali ke Tanah Air .
Korban TPPO Meninggal 1.900/Tahun
Sebelumnya, Menteri Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD jumlah korban dari Indonesia yang meninggal dunia akibat TPPO mencapai lebih dari 1.900 orang per tahun.
Sebagai pemegang keketuaan ASEAN tahun 2023, Indonesia juga memegang peranan yang sangat penting dalam mengatasi TPPO.
Karena bagi mereka, sambung Mahfud MD, tindak perdagangan orang ini sudah begitu mengganggu kehidupan bernegara mereka.
“Ini adalah kejahatan lintas negara dan sangat rapi kerjanya,” ujarnya.
Mahfud mengatakan, upaya untuk memberantas simpul-simpul TPPO kerap terkendala.
Seperti masalah birokrasi dan adanya pihak yang memberikan sokongan terhadap tindak pidana ini.
, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengungkapkan, dalam tiga tahun terakhir pihaknya menangani 94 ribu orang PMI yang dideportasi.
Baik dari negara-negara Timur Tengah maupun Asia.
Dari jumlah tersebut, sekitar 90 persen di antaranya berangkat secara tidak resmi oleh sindikat penempatan ilegal PMI.
“Alarm praktik TPPO ini sebetulnya sudah diingatkan oleh World Bank”.
“Tahun 2017 merilis bahwa ada 9 juta orang Indonesia yang bekerja di luar negri,” jelasnya.
Email: Nyomanadikusuma@G24 News
Editor: Lala Lala
