G24NEWS.TV, JAKARTA – Arab Saudi dan Iran mengirim pesan positif ke dunia dengan menandatangani kesepakatan normalisasi hubungan diplomatik kedua negara yang sudah lama bermusuhan dengan difasilitasi oleh China.
Iran dan Saudi Arabia dalam tujuh tahun terakhir menjalani masa hubungan yang tegang setelah beberapa insiden diplomatik, yaitu serangan massa yang marah atas utusan Saudi di Teheran pada Januari 2016 menyusul eksekusi ulama Syiah Saudi Sheikh Nimr al-Nimr.
Dalam kesepakatan yang ditandatangani di Beijing Jumat (10/3) lalu, kedua negara sepakat saling membuka kembali kedutaan besarnya kembali dua bulan. Ini adalah muara dari sejumlah perundingan diplomatik kedua negara yang dimulai sejak dua tahun lalu di Irak. Kemudian berlanjut di Oman, yang membicarakan masalah pertikaian di Yaman, konflik di mana kedua negara itu mendukung dua kutub yang saling berperang.
Dalam sebuah pernyataan, China menyambut baik kesepakatan kedua negara dan berkomitmen untuk terus memainkan peran positif dan konstruktif dalam memfasilitasi upaya tersebut. “Dengan upaya bersama dari semua pihak terkait, pembicaraan antara Arab Saudi dan Iran di Beijing membuahkan hasil yang besar,” kata kementerian luar negeri China.
China memfasilitasi pembicaraan antara delegasi Arab Saudi dan Iran dari 6 hingga 10 Maret. Delegasi Saudi dipimpin oleh Menteri Negara dan Penasihat Keamanan Nasional Musaad bin Mohammed Al-Aiban, sedangkan delegasi Iran dipimpin oleh Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Laksamana Ali Shamkhani.
Joint Trilateral Statement by the Kingdom of #Saudi Arabia, the Islamic Republic of #Iran, and the People’s Republic of #China. pic.twitter.com/MyMkcGK2s0
— Foreign Ministry 🇸🇦 (@KSAmofaEN) March 10, 2023
Wang Yi, diplomat tinggi China, anggota Biro Politik Komite Sentral Partai Komunis China (CPC) mengatakan, “Arab Saudi dan Iran setuju mematuhi tujuan dan prinsip Piagam PBB, menyelesaikan ketidaksepakatan di antara mereka melalui dialog dan diplomasi, menghormati kedaulatan negara, dan tidak mencampuri urusan internal negara.
Peran Besar China di Timur Tengah
“Mereka sepakat melanjutkan hubungan diplomatik, dan melakukan kerja sama di berbagai bidang,” lanjut pernyataan tersebut.
Ketiga negara yaitu China, Iran dan Arab Saudi, menyatakan keinginan mereka untuk mengerahkan segala upaya untuk meningkatkan perdamaian dan keamanan regional dan internasional.”
Beijing berharap kesepakatan yang dicapai antara kedua negara, serta penetapan peta jalan dan jadwal untuk meningkatkan hubungan, akan memberikan landasan yang kokoh bagi kedua negara untuk memulai babak baru dalam hubungan bilateral mereka.
Pembicaraan diplomatik kedua negara ini adalah inisiatif Presiden China Xi Jinping untuk mengakhiri ketegangan diplomatik antara Riyadh dan Teheran setelah kunjungannya ke Arab Saudi pada Desember tahun lalu, dan kemudian Presiden Iran mengunjungi Beijing atas undangan mitranya dari China, menurut media China.
China mengatakan perjanjian itu akan memungkinkan negara-negara di kawasan itu membebaskan diri dari campur tangan luar dan mengendalikan masa depan mereka sendiri.
“Saya ingin menekankan bahwa China tidak mengejar kepentingan egois apa pun di Timur Tengah. Kami menghormati status negara-negara Timur Tengah sebagai penguasa kawasan ini dan menentang persaingan geopolitik di Timur Tengah,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin.
“China selalu mendukung rakyat di Timur Tengah dalam mengeksplorasi jalur pembangunan mereka secara mandiri dan mendukung negara-negara Timur Tengah dalam menyelesaikan perbedaan melalui dialog dan konsultasi untuk bersama-sama mempromosikan perdamaian dan stabilitas abadi di kawasan,” tambahnya.
Menohok Amerika Serikat
Normalisasi hubungan Saudi-Iran memberikan pukulan telak pada aktor-aktor utama di Timur Tengah khususnya Amerika Serikat dan Israel.
Apalagi ada peran besar China dalam kesepakatan tersebut, yang kini sedang menjalani hubungan panas dingin dengan Amerika Serikat pada hampir semua level global, dikutip dari Antaranews.
Kesepakatan diplomatik Iran – Arab Saudi ini adalah ‘kudeta China” menyingkirkan peran Amerika Serikat dan Barat pada kawasan yang dianggap sebagai pelataran politiknya.
China dipilih karena dianggap netral bagi kedua negara, selain itu juga karena hubungan ekonomi dengan Negeri Tirai Bambu itu kian rapat belakangan. China menggambarkan Iran dan Saudi Arabia kini sedang ‘menengok ke timur’ atau ke Asia sebagai pasar potensial.
China misalnya mampu membeli minyak mentah dari Arab Saudi sebanyak 2 juta barel per hari, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan Amerika Serikat. Paling menarik dari perkembangan ini adalah keinginan Riyadh dan Teheran dalam menormalisasi hubungan setelah berseteru keras dalam banyak hal.
Perdamaian Sunni – Syiah
Sejak revolusi Islam Iran pada 1979, hubungan kedua negara terus bergolak, kendati ada masa-masa singkat mereka membangun hubungan yang lebih konstruktif.
Di samping Mesir, Israel dan Turki, kedua negara berlomba menjadi pemimpin Timur Tengah. Bersama Turki, kedua negara bersaing menjadi pemimpin dunia Islam. Persaingan mereka lebih merupakan pertarungan ideologis antara Syiah dan Sunni yang tak pernah padam sejak berabad-abad silam.
Itu semua tercermin dalam konflik-konflik sektarian di Lebanon dan banyak tempat lainnya, termasuk Pakistan. Terlebih di Suriah, Irak dan Yaman yang berbatasan langsung dengan Saudi. Irak juga berbatasan langsung dengan Iran.
Di Lebanon, Iran menyokong gerakan Hizbullah yang Syiah, sedangkan Saudi menjadi promotor faksi Sunni dalam peta politik Lebanon yang memang amat beragam.
Di Suriah, Iran menjadi pendukung setia Bashar al Assad yang Syiah Alawiyah, sementara Saudi menyokong oposisi Sunni, hingga meletuskan perang saudara yang sampai kini belum tuntas. Perang saudara ini juga melibatkan faksi, termasuk Kurdi dan kelompok ekstremis Negara Islam (ISIS). Sementara di Yaman, Saudi berusaha memulihkan pemerintahan Sunni yang terdesak oleh oposisi Syiah, Houthi, yang didukung Iran.
Dalam empat medan ini, Saudi bukan menjadi pihak pemenang. Assad tak kunjung bisa ditumbangkan, Houthi semakin berjaya di Yaman, faksi-faksi Sunni Lebanon tak pernah bisa lebih kuat ketimbang Hizbullah, dan Irak sudah bukan lagi diperintah minoritas Sunni sejak Saddam Hussein digulingkan.
Hubungan kedua negara selalu naik turun, bahkan pada 2016 Saudi memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran setelah demonstran Iran menduduki misi diplomatik Saudi di Teheran akibat eksekusi hukuman mati ulama Syiah terkenal di Saudi, Nimr al-Nimr.
Saudi agaknya menjadi pihak yang berusaha tak lagi terlalu ideologistis, apalagi belakangan ini Saudi cenderung berorientasi ke dalam negeri yang membuatnya tak mau lagi memproyeksikan kekuatannya di luar negeri secara berlebihan, kecuali ada insentif ekonomi yang jelas.
Ada kesadaran luas di Saudi bahwa konflik-konflik eksternal hanya menyedot energi Saudi tanpa mendapatkan apa-apa. Khusus dalam konflik di Yaman, Saudi merasa berjuang sendirian menghadapi Iran.
Di samping itu, Saudi mendapati kenyataan bahwa semua negara, termasuk Amerika Serikat, kini lebih mementingkan kepentingan politik dalam negerinya. Kecenderungan ini dibuka terang-terang oleh Donald Trump sewaktu memimpin AS.
Tak berlebihan jika langkah Saudi dalam menormalisasi hubungan dengan Iran adalah bagian dari orientasi politik yang juga mementingkan dahulu kepentingan nasionalnya atau “Saudi First.”
Saudi mungkin tak peduli orang mengatakan normalisasi hubungan dengan Iran sebagai bentuk kekalahan politik mereka dari Iran. Saudi, tepatnya Pangeran Muhammad bin Salman, mungkin berpikir, jika tak ada insentif dari setiap ekspedisi politik Saudi di luar negeri, maka buat apa melanjutkan kebijakan yang malah mengancam eksistensi mereka.
Namun, belum tentu juga Iran bertepuk dada telah menjadi kekuatan regional tak tertandingi, sehingga bebas dalam bermanuver di Timur Tengah atau bahkan dunia Islam.
Ketiadaan lawan yang sepadan malah bisa membuat Iran menekan petualangan politiknya di luar negeri yang memang mahal, sehingga melalaikan kondisi domestiknya, apalagi jika masyarakat kawasan sudah tak melihat perlunya mengeraskan pertarungan ideologis, khususnya antara Syiah dan Sunni.
Israel Khawatir dan Gelisah
Normalisasi hubungan diplomatik dengan Saudi bisa berpengaruh baik terhadap kawasan yang akhirnya menaikkan citra kedua negara. Berhentinya permusuhan antara kedua negara, adalah juga bisa berarti mereda atau bahkan berhentinya konflik di Yaman, Suriah, Lebanon, dan kawasan-kawasan lain.
Sesederhana itukah? Kemungkinan tetap rumit karena ada pihak-pihak yang gelisah melihat rukunnya lagi Iran dan Saudi.
Di antara yang paling gelisah adalah Israel yang selama ini melihat Saudi sebagai penyeimbang untuk ambisi regional Iran. Tak terbayangkan oleh Israel, jika Saudi dan Iran bersatu. Saudi yang berseteru dengan Iran jelas menguntungkan Israel, ketimbang Saudi yang satu front dengan Iran.
Akan lebih berbahaya lagi bagi Israel jika semangat normalisasi hubungan itu menular kepada faksi-faksi politik yang saling bersaing di Lebanon dan Suriah yang berbatasan langsung dengan Israel, atau Palestina.
Kekhawatiran itu tercermin dari kupasan media massa Israel dalam menanggapi normalisasi hubungan Iran-Saudi. Fakta kesepakatan Iran-Saudi itu dicapai ketika Israel dan Saudi sendiri aktif menjalin kontak-kontak politik, membuat Israel semakin gelisah.
Surat kabar Haaretz sampai menyebut impian membentuk aliansi Arab-Israel untuk menangkal Iran musnah seketika oleh normalisasi hubungan Saudi-Iran tersebut. Elite politik Israel pun menjadi saling tuding mengenai siapa yang pantas dijadikan biang keladi merapatnya Saudi kepada Iran.
Mantan Perdana Menteri Yair Lapid menyebut normalisasi hubungan Iran-Saudi itu sebagai akibat dari kesalahan besar kebijakan luar negeri Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Sebaliknya, Netanyahu menyalahkan pemerintahan Israel sebelumnya. Situasi serupa terjadi di Amerika Serikat dan sejumlah negara Barat lainnya.
Dari perspektif ini, normalisasi hubungan diplomatik Iran-Saudi adalah tsunami politik untuk Israel dan Barat. Sebaliknya, ini bisa menjadi oase untuk terciptanya perdamaian yang langgeng di Timur Tengah dan bisa memaksa Israel berkompromi untuk banyak isu di kawasan ini, khususnya menyangkut Palestina. Namun demikian, ini baru harapan, terlebih Saudi mungkin saja menormalisasi hubungan dengan Israel sekalipun, seperti sudah ditempuh sejumlah negara Arab lainnya, termasuk Mesir, Yordania, dan Uni Emirat Arab.
Langkah itu juga bisa menjadi bentuk lain dari tekanan tidak langsung Saudi kepada AS dan sekutu-sekutunya agar mereformulasi kebijakan terhadap Saudi dengan lebih baik lagi. Dalam normalisasi hubungan Iran-Saudi, pihak Saudi tampaknya menjadi pihak yang lebih kentara ingin hendak berubah. Dalam kata lain, Saudi adalah faktor terpenting di balik semua ini.
