G24NEWS.TV, PURWAKARTA – Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mendorong kemudahan akses keuangan di Kabupaten Purwakarta melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
“Kehadiran TPAKD ini sangat kita nantikan untuk mendorong percepatan dan perluasan akses keuangan kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Purwakarta,” ujar Puteri saat menghadiri Pengukuhan dan Rapat Pleno TPAKD Kabupaten Purwakarta, Selasa (20/12).
Menurut dia literasi dan inklusi keuangan masih sangat rendah. Di Jawa Barat misalnya meskipun tingkat inklusi keuangan sudah mencapai 88 persen, tetapi tingkat literasi keuangannya hanya sekitar 56 persen.
Kurangnya akses keuangan ini, lanjut Puteri, membuatnya sering mendapatkan aduan dari warga Kabupaten Purwakarta yang lebih memilih meminjam ke rentenir maupun pinjaman online ilegal daripada lembaga keuangan formal.
“Karena syaratnya yang mudah dan pencairannya juga cepat. Dibandingkan harus ke bank, yang syaratnya dianggap lebih rumit,” ujar dia.
Menurut Puteri, meski sudah ada kebijakan KUR tanpa agunan, tetapi masih ada perbankan yang masih meminta jaminan untuk mendapatkan pinjaman bank.
“Artinya, akses yang ada masih terbatas. Hal ini saya harap dapat segera diubah oleh TPKAD,” ungkap Puteri.
TPAKD Kabupaten Purwakarta terdiri atas sejumlah pejabat, yaitu perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 2 Jawa Barat, serta perwakilan sejumlah perbankan yang berkantor cabang di Kabupaten Purwakarta.
Bupati Kabupaten Purwakarta Anne Ratna Mustika mengatakan TPAKD adalah upaya agar kebijakan mendorong ekonomi bisa lebih cepat direspons dan dieksekusi di lapangan.
Apalagi masyarakat masih banyak yang belum mengetahui fasilitas dan program pemerintah, seperti Kredit Mesra maupun KUR.
“Padahal, potensi sangat besar dengan adanya lebih dari 100.000 pelaku usaha UMKM di Kabupaten Purwakarta. Makanya, TPAKD ini nanti harus siap sosialisasi ke masyarakat,” ungkap Anne.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 2 Provinsi Jawa Barat Indarto Budiwitono menyampaikan komitmennya untuk terus melakukan terobosan dalam rangka memperluas akses keuangan di daerah melalui tiga program inklusi keuangan.
Pertama, kata dia adalah peningkatan peran Lembaga Jasa keuangan melalui program Business Matching.
Kedua, adalah program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir sebagai skema pembiayaan dengan proses cepat, mudah dan berbiaya rendah kepada pelaku usaha mikro dan kecil.”
“Ketiga, program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) sebagai salah satu upaya menanamkan budaya menabung sejak dini dan membentuk karakter bangsa,” ujar Indarto.
