G24NEWS.TV, JAKARTA –Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Tubagus Ace Hasan Syadzily mengatakan Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah akan segera membahas dan menetapkan besaran biaya haji untuk tahun depan.
Hal tersebut perlu dilakukan agar memudahkan para jamaah melunasi biaya haji karena memiliki waktu yang lebih panjang.
“Mudah-mudahan, biaya haji bisa kami putuskan November. Supaya ada waktu yang panjang untuk persiapan layanan terhadap jamaah. Buat jemaah, juga ada persiapan setoran pelunasan.” kata Tubagus Ace Hasan Syadzily.
Menurut Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat itu, dalam waktu dekat pihaknya akan membentuk Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), kemudian rapat-rapat internal dengan Kemenag, Kemenkes, Maskapai dan lainnya.
“Nanti kita akan bahas bersama biaya haji tahun depan itu berapa. Kita tunggu usulanpPemerintah terlebih dahulu,” sambung Kang Ace.
Ia menjelaskan fungsi DPR RI dalam penyelenggaraan ibadah haji meliputi dari menyusun atau membuat regulasi haji (Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, serta Pengelolaan Dana Haji), menentukan biaya penyelenggaraan ibadah haji, dan pengawasan terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraannya.
Kang Ace memaparkan meskipun tingkat pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji terus meningkat dan makin baik, namun ada beberapa temuan lapangan selama ini yang harus menjadi bahan evaluasi, salah satunya adalah munculnya jamaah haji yang menggunakan visa ziarah.
“Kemarin saya sampaikan ini visa haji ziarah gak boleh. Masak jamaah haji regular mau masuk bus sudah penuh. Mau wuquf, tendanya sudah penuh. Biasanya mereka berangkat dari Singapura dulu, dari Malaysia dulu, terus ke Riyadh,” jelasnya.
Pada kesempatan itu, Kang Ace sempat menyebut jumlah jamaah lansia pada musim Haji 2023 mencapai 61.536 jamaah. Sementara jamaah haji yang meninggal di sana sebanyak 752 orang.
“Ke depan hal-hal yang kurang pada tahun 2023 harus diperbaiki demi kenyamanan para jamaah haji selanjutnya,” ungkapnya.
Email: DharmaSastronegoro@G24.News
Editor: Lala Lala
