G24NEWS.TV, JAKARTA — Lonjakan popularitas Prabowo Subianto dalam dua survei terbaru disebabkan oleh tambahan dukungan dari pendukung Presiden Joko “Jokowi” Widodo, demikian kata sejumlah pengamat pada Senin (13/11).
Keunggulan Prabowo mulai meninggalkan dua kandidat presiden lainnya, berselisih lebih dari 10 persen dengan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan dalam sejumlah survei, kendati pencalonannya diiringi kontroversi lantaran dia memilih putra sulung Jokowi sebagai calon wakil presiden.
Survei Indikator Politik yang digelar 27 Oktober sampai 1 November yang dirilis Minggu menyatakan elektabilitas Prabowo naik menjadi 40,6 persen, mengungguli Ganjar yang mendapat 27,8 persen dan Anies 23,7 persen. Survei digelar terhadap 1.220 responden di 38 provinsi di Indonesia.
Sementara survei Poltracking Indonesia yang dilakukan 28 Oktober hingga 3 November dan dirilis pada Jumat menunjukkan elektabilitas Prabowo mencapai 41,7 persen sementara Ganjar 31 persen dan Anies 25,7 persen. Pada September, Poltracking mencatat selisih elektabilitas Prabowo dan Ganjar hanya sekitar satu persen.
Dominique Nicky Fahrizal, peneliti dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), mengatakan Jokowi sampai saat ini memang masih memiliki pendukung militan yang siap mengalihkan suara kepada kandidat yang didukungnya.
“Terdapat limpahan suara pendukung Jokowi di beberapa wilayah kepada pasangan Prabowo-Gibran. Bagi konstituen militan Jokowi, arahan dan gestur Jokowi menandakan ke mana dukungan berlabuh,” kata Nicky dikutip dari BenarNews.
Pendiri Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan peralihan suara pendukung Jokowi tersebut secara langsung kemudian memberi dampak terhadap elektabilitas Ganjar.
“Sumber penyusutan suara Ganjar kemungkinan besar (berasal) pada kelompok yang puas atas kinerja Jokowi yang saat ini sudah berada di Prabowo,” ujar Burhanuddin dalam keterangan kepada BenarNews, seraya menambahkan bahwa Ganjar juga tidak mendapat limpahan suara dari pemilih Prabowo-Sandiaga Uno pada Pemilihan Presiden 2019.
“Basis Prabowo-Sandiaga, dukungan tampaknya beralih ke Anies. Ganjar stagnan.”
Pemilihan Gibran sebagai calon presiden sempat mematik kontroversi dan kritik dari banyak pihak lantaran didahului perubahan kebijakan batas usia minimal pencalonan presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi (MK).
Beleid sebelumnya menyatakan bahwa warga negara yang berhak dicalonkan sebagai presiden dan wakil presiden harus berusia minimal 40 tahun, tapi belakangan direvisi MK yang kala itu dipimpin Anwar Usman yang notabene ipar Jokowi, dengan menambahkan klausul bahwa mereka yang berusia di bawah ketentuan itu tetap dapat dicalonkan sepanjang sedang atau pernah menjabat kepala daerah.
Gibran yang masih berusia 36 tahun memenuhi ketentuan itu karena ia menjabat Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah.
Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menambahkan, isu MK dan politik dinasti yang mengiringi pencalonan Prabowo-Gibran tidak terlalu mempengaruhi dukungan.
“Itu hanya persoalan elit dan orang-orang terdidik. Bagi masyarakat bawah, itu tidak berpengaruh,” ujar Ujang.
“Maka, wajar bila elektabilitas Prabowo kini lebih tinggi dari yang lain.”
Burhanuddin mengamini pernyataan tersebut dengan mengatakan bahwa survei lembaganya juga mendapati bahwa isu dinasti politik cenderung tidak memengaruhi para pemilih.
“Bahkan ada kecenderungan warga sedikit lebih toleran atau tidak mengkhawatirkan (isu dinasti politik),” katanya.
Masa kampanye pemilihan umum berlangsung pada 21 Januari hingga 10 Februari 2024, sementara pemungutan suara digelar pada 14 Februari 2024.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada hari ini telah menetapkan ketiga pasangan sebagai peserta pemilihan presiden 2024, untuk selanjutnya menggelar pengundian nomor urut pada 14 November 2023.
Mengenai kemungkinan keunggulan elektabilitas Prabowo akan bertahan dan hingga hari pencoblosan, Nicky menilai perihal tersebut akan bergantung pada strategi kandidat lain memanfaatkan isu politik dinasti dan MK dalam masa kampanye nanti.
“Kalau tim kampanye Ganjar dan Anies bisa menjelaskan dampak jangka panjang bila MK tidak bisa mempertahankan prinsip ketidakberpihakan dan integritas bagi ekosistem demokrasi Indonesia, suara Prabowo bisa tergerus,” kata Nicky.
Meski masa kampanye belum dimulai, tensi antarpeserta pemilihan telah mulai memanas.
Dalam keterangan pers pada Sabtu pekan lalu, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono menuding aparat penegak hukum terlibat dalam pemenangan kubu tertentu.
Aiman merujuk tentang keberadaan instruksi terhadap semua kepolisian resor di seluruh Indonesia untuk memasang kamera pengawas (CCTV) di setiap kantor KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang disebutnya bagian tindakan pemantauan terhadap gerak-gerik para petugas.
Sebelumnya ada pula keluhan tim kampanye Ganjar-Mahfud yang menyebut bahwa ada aparat yang diinstruksikan untuk memasang baliho Prabowo-Gibran di sejumlah tempat.
“Semoga kecurigaan saya itu salah, tapi kalau melihat beberapa indikasi yang terjadi di daerah, sulit rasanya untuk mengatakan tidak ada sesuatu di sini,” ujar Aiman kala itu, dikutip dari Sindonews.
Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Sufmi Dasco Ahmad dalam keterangan pers kemarin menyangkal beragam tudingan tim kampanye Ganjar-Mahfud.
“Ada framing seolah-olah peningkatan (elektabilitas) karena ada oknum kepolisian yang memasang baliho Prabowo-Gibran. Tentu tidak masuk akal kami merancang sistem kemenangan dengan cara curang seperti itu,” ujarnya dikutip dari Tempo.co.
Juru Bicara Mabes Polri Brigadir Jenderal Ahmad Ramadhan kepada BenarNews menyangkal pernyataan tim kampanye Ganjar-Mahfud, dengan mengatakan, “Polri berkomitmen netral dan tidak terlibat politik praktis.”
“Kalau ada temuan seperti itu, kami akan tindak tegas sesuai ketentuan berlaku.”
Artikel ini sudah ditayangkan di benarnews.org. Copyright ©2015-2023, BenarNews. Used with the permission of BenarNews.
