G24NEWS.TV, JAKARTA — Ombudsman RI meminta pemerintah menaikkan anggaran dan kuota pupuk bersubsidi tahun guna mengantisipasi dampak El Nino terhadap pertanian. Pasalnya, El Nino berdampak pada sektor pertanian yakni menurunkan produktivitas.
Dampak El Nino terhadap sektor pertanian karena dapat mengganggu pola cuaca yang berdampak pada produksi pertanian dan kesejahteraan petani.
Oleh karena itu, Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan pemerintah sebaiknya perlu menaikkan kuota pupuk bersubsidi. Semula, kuota pupuk bersubsidi hanya 9 juta ton.
Ombudsman meminta kuota pupuk bersubsidi dinaikkan menjadi 18 juta ton.
“Untuk mengantisipasi turunnya produktivitas pertanian akibat El Nino, Ombudsman meminta pemerintah menaikkan kuota pupuk bersubsidi menjadi 18 juta ton,” ucapnya di sela-sela kegiatan Workshop Transformasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi, Jumat (4/8) dilansir dari laman resmi Ombudsman RI.
Yeka menuturkan bahwa beberapa hasil penelitian menunjukkan Dampak El Nino terhadap sektor pertanian yakni dapat menurunkan produksi pangan dan meningkatkan harga pangan.
Hal itu, lanjutnya, memberikan dampak peningkatan inflasi dan penurunan Produk Domestik Bruto (PDB).
Untuk membantu meningkatkan produktivitas pertanian pangan, kata Yeka, maka menambah kuota pupuk bersubsidi dapat dipertimbangkan menjadi salah satu opsi.
Pentingnya Pupuk Bersubsidi
Anggota Ombudsman RI itu juga menggarisbawahi pentingnya kebijakan pupuk bersubsidi disambungkan dengan upaya peningkatan jumlah Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Menurut Yeka, pupuk bersubsidi menyumbang peranan penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian pangan.
Cadangan pangan itu dapat diserap oleh Bulog sehingga memenuhi target CBP secara nasional.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyampaikan kebutuhan Cadangan Beras Pemerintah tahun ini minimal sebanyak 2,4 juta ton.
“Arahan Bapak Presiden, meminta Bulog meningkatkan stok CBP dari yang sudah di-secured sebanyak 1,3 juta ton per 2 Agustus 2023, dengan target serapan 2,4 juta ton sampai akhir tahun 2023,” paparnya.
Model kerja sama pengadaan beras sejak dari on farm juga telah diusulkan dalam rangka menjamin ketersediaan beras untuk cadangan pangan.
Di antaranya penyediaan lahan pertanian sebanyak 500 ribu hektar, pendampingan dan penyuluhan petani, serta dukungan benih, pupuk dan jaringan irigasi.
Pihaknya menargetkan produktivitas padi sebesar 5,2 ton/hektar. Langkah ini juga merupakan antisipasi dari dampak El Nino yang diprediksi terjadi pada bulan Agustus hingga Oktober 2023.
“Kuncinya adalah tingkatkan produksi beras dalam negeri, Bulog harus sudah siap menjadi standby buyer yang membeli beras dari petani lokal sesuai standar mutu yang ditetapkan,” ujar Arief.
