Penulis: Imam Mudofar, Alumni Golkar Institute Batch 9.
G24NEWS.TV, JAKARTA – Memasuki tahun politik 2023, baru ada satu koalisi yang resmi sudah dibentuk dan dideklarasikan bersama-sama. Tiga partai berkumpul untuk membangun kesepahaman tentang Indonesia yang lebih baik lagi dimasa depan.
Dua partai tertua di indonesia, Golkar dan PPP (Partai Persatuan Pembangunan), ditambah satu partai yang lahir pasca reformasi, PAN (Partai Amanat Nasional), sepakat untuk membangun koalisi yang diberi nama Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
Menariknya, KIB ini sudah tercetus jauh-jauh hari sebelum memasuki tahun politik. Jika melihat ke belakang, KIB mulai disepakati usai ketiga ketua umum partai, Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan dan Suharso Manoarfa yang kala itu masih menjabat sebagai Ketua Umum PPP, bertemu dan menyepakati untuk membangun koalisi.
Lebih menarik lagi, bangunan kesepahaman yang terjalin dari ketiga partai ini tidak semata-mata dalam kerangka memenuhi persyaratan minimal dua puluh persen dari jumlah kursi di parlemen agar bisa mengusung calon presiden dan wakil presiden.
Lebih dari itu, ada ide besar dan komitmen kuat soal kebangsaan, terutama soal menghindari dan menjauhi politik identitas yang beberapa waktu lalu sempat menggeliat dan menimbulkan iklim politik yang kurang sehat dan rentan memecah belah sesama anak bangsa.
Sempat diprediksi akan menjadi koalisi yang prematur, namun ternyata sampai dengan detik ini KIB masih menjadi satu-satunya koalisi yang sudah resmi terbentuk. Bahkan dalam perjalanannya, ke tiga partai ini tampak mengumbar kemesraan saat bersama-sama daftar sebagai peserta pemilu ke Kantor KPU RI pada Rabu, 10 Agustus 2022.
Isu KIB akan bubar dan menjadi koalisi yang prematur kian menguat ketika terjadi pergolakan di internal PPP. Terlebih saat Suharso Monoarfa yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Umum PPP dan menjalin komunikasi awal lahirnya KIB, digantikan oleh Mardiono. Namun lagi-lagi isu bubarnya KIB ini hanya menjadi angin lalu. Tak selang lama sejak terpilih sebagai Plt. Ketua Umum PPP, Mardiono menegaskan jika PPP tetap solid bersama KIB.
Komunikasi Politik
Terlepas dari berbagai isu, narasi dan prediksi apapun tentang KIB, satu hal yang paling menarik untuk dikaji dan dijadikan pembelajaran adalah komunikasi politik. Sejauh pengamatan saya, ada beberapa catatan komunikasi politik yang menarik dari KIB.
Pertama, bangunan koalisi yang bersifat kesepahaman, ide dan gagasan tentang Indonesia yang lebih di masa depan. Termasuk pernyataan sikap bersama-sama menolak politik identitas yang dianggap akan membahayakan kebhinekaan.
Kedua, pernyataan dari ke tiga partai di KIB yang menyatakan jika KIB masih terbuka untuk menerima partai lain yang ingin turut serta dalam koalisi itu. Ketiga partai yang tergabung di KIB ini tidak tergesa-gesa mendeklarasikan siapa calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan diusung oleh KIB.
Komunikasi politik yang dilakukan oleh KIB ini sudah memenuhi unsur-unsur paradigma komunikasi politik yang digambarkan oleh seorang Ilmuwan terkemuka Amerika dan pencetus Teori Komunikasi, Harold Dwight Lasswell.
Dalam paradigma Lasswell, komunikasi politik itu adalah siapa, mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa dan dengan akibat apa. Paradigma ini mengklaim bahwa unsur-unsur komunikasi tersebut berlaku dalam setiap proses komunikasi, dan berlaku inheren (melekat) dalam komunikasi politik.
Unsur siapa terpenuhi oleh masing-masing Ketua Umum dari ke tiga partai yang tergabung dalam KIB yang mengatakan sudah sama-sama menemukan titik kesepahaman dan sepakat untuk membangun koalisi yang diberi nama Koalisi Indonesia Bersatu.
Alhasil kesepahaman dan kesepakatan itu jadi magnet bagi seluruh media massa yang ada di Indonesia. Pesan bangunan KIB yang sudah terjalin dari ketiga partai ini menyebar hanya dalam hitungan menit ke berbagai penjuru tanah air.
Apalagi sebagai koalisi yang pertama kali terbentuk, lalu lintas berita ihwal KIB bisa dengan begitu mudah lalu lalang di berbagai media. Dalam paradigma komunikasi Lasswell, proses ini memenuhi unsur dengan saluran apa dan kepada siapa. Akibatnya secara tidak langsung KIB memancing partai-partai lainnya untuk sesegera mungkin menjajaki kesepahaman dan menempuh proses koalisi.
Komunikasi politik yang dilakukan oleh KIB ini mustahil akan tercapai jika tidak didasari dengan kelenturan sikap dari ke tiga partai itu. Mengedepankan kesepahaman dengan mengesampingkan ego dan kedaulatan masing-masing partai tentu bukan hal yang mudah.
Tanpa gaya komunikasi politik yang baik dari ketiganya, rasa-rasanya sulit membayangkan KIB bisa bertahan dan berjalan sejauh ini. Sudah bukan rahasia lagi jika membangun kesepahaman adalah hal yang cukup sulit dalam sebuah proses politik. Jangankan lintas partai, terkadang di internal partai sendiri pun membangun kesepahaman bukanlah pekerjaan mudah.
Alhasil besar kemungkinan kunci dari solidnya KIB sampai dengan hari ini adalah terjalinnya komunikasi politik yang baik dari ketiga partai itu.
