G24NEWS.TV, JAKARTA – Tahukah kamu bahwa cikal bakal Partai Golkar telah ada sejak UUD 1945 diterbitkan dan partai beringin sebenarnya adalah anak kandung Proklamasi?
Partai Golkar kaya akan sejarah yang menghantarkannya menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia hingga saat ini. Dari mana sebenarnya cikal bakal Partai Golongan Karya?
Berikut penjelasannya, seperti disampaikan oleh Ketua Dewan Pakar Partai Golongan Karya Agung Laksono dalam Executive Education Program for Young Political Leaders (YPL)” Batch-13, Selasa (29/8/2023), di Ruang Kelas Golkar Institute, Gedung DPP Partai Golkar.
Cikal bakal Partai Golkar telah muncul sejak adanya UUD 1945. Pada saat itu, keanggotan MPR, berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 UUD 1945, terdiri atas seluruh anggota DPR, ditambah utusan daerah dan golongan-golongan, yang ditetapkan berdasarkan UU.
Cikal bakal MPR adalah KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat).
Sejak Konstitusi RIS dan berlakunya UUDS (1949-1959), keberadaan golongan fungsional tidak ada. Sehingga, pada 21 Februari 1957 melalui Konsepsi Presiden, yang mengkoreksi demokrasi liberal dan melahirkan Dewan Nasional, yang sebagaian besar di isi oleh golongan fungsional.
Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dengan adanya DPR-GR, MPR-S, dan DPA-S, sebagian besar dari golongan fungsional yang kemudian masuk didalam struktur masyarakat, menjadi Front Nasional dan Sekber Golkar
Golongan fungsional kemudian bermetamorfosis menjadi Sekber Golkar berubah jadi Golkar dan selanjutnya menjadi Partai Golkar, dalam sejarahnya ialah anak kandung dari Proklamasi.
Sejak 1945 hingga 1959, ada 22 Kabinet dan antara 1950 hingga 1959, ada 13 Kabinet. Ini mengindikasikan tingginya ketidakstabilan pemerinatahan.
Ditambah adanya gerakan-gerakan separatis meluas dan serangan militer Belanda 1945 s/d 1949 (aksi polisonil Belanda).
Era Demokrasi Parlementer
Masa 1950-1959, biasa disebut Era Demokrasi Parlementer yang amat sulit membentuk koalisi pemerintahan yang stabil dan mampu mengelolah pemerintahan.
Konstituante hasil Pemilu 1955 gagal menetapkan Dasar Negara dan UUD Negara RI, maka terjadi Krisis Multi-Dimensi (Krisis Pemerintahan, Krisis Politik, Krisis Ekonomi,Krisis Teritorial, Krisis Hubungan Pusat-Daerah dan Krisis Konstitusional).
Karena itu, Presiden Soekarno mengusulkan Konsepsi Presiden Bulan Febuari 1959, yang kemudian menjadi Demokrasi Terpimpin, yang didahului sebuah Momentum/ Mood Psikologis-Konstitusional berupa Dekrit Presiden tanggal 5 juli 1959, yang intinya, adalah Tidak Berlakunya UUDS 1950 dan Kembali pada UUD 1945.
Kemudian, Membubarkan Konstituante dan Membentuk MPR-S/DPR-GR/DPRD-GR/DPA-S dan Dewan Nasional).
Konsep MPR-S, adalah Majelis sebagai “Penjelmaan” seluruh unsur negara-bangsa RI, bukan sekedar Representasi-Politik, jadi lebih luas, karena itu adalah eksistensi golongan-fungsional merupakan bagian dari “konsep ideologis dan sosiologis penjelmaan” dimaksud.
Pilar Demokrasi Terpimpin adalah Soekarno (PNI,NU,PSII,MURBA, dan golongan-golongan fungsional non-afiliasi kepada parpol), PKI dan TNI-AD (bersama golongan- fungsional non-afiliasi partai politik), sebagai The Tianggle of Balance of Powers.
Bung Karno mengintrodusir dan mengkondisikan bersama TNI-AD pembentukan golongan-golongan fungsional untuk mengisi MPRS/DPR-GR/DPRD-GR/DPAS/Front Nasional untuk Pembebasan Irian Barat dan soliditas serta implementasi Demokrasi Terpimpin.
Demokrasi Terpimpin yang disingkat MANIPOL-USDEK (Manifestasi Politik – UUD 1945), Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia.
Golongan fungsional menjadi salah satu Pilar dan Implementator Demokrasi Terpimpin.
1964 Lahir Golongan Karya
Golongan-Golongan Fungsional itu, antara lain KOSGORO, SOKSI, MKGR, dan GAKARI dikonsolidasikan dalam konfederasi Sekber GOLKAR bersama 99 Ormas, Organisasi Profesi dan Organisasi Fungsional, pada tanggal 20 Oktober 1964 (Sebagai Hari Lahirnya Golongan Karya).
Tragedi Nasional 30 September 1965 , Peta Kekuatan Politik nasional berubah drastis, tampilnya pemimpin baru dan format politik baru dgn
sebutan Orde Baru/Demokrasi Pancasila.
Dilakukan Restrukturisasi Partai Politik; Penyederhanaan Sistem Kepartaian, Deparpolisasi dan Kebijakan Floating-Mass, Kebijakan yang lahir bahwa Pancasila sebagai asas tunggal yang menjadi De-Ideologisasi Pancasila dan adagium (Pembangunan Yes, Politik No!), untuk akselerasi modernisasi 25 tahun.
Konsolidasi dan Re-Konsolidasi Total ORBA dilakukan dgn Restrukturisasi Parpol, Reorganisasi Militer; Reorganisasi Birokrasi dan De-Ideologisasi atas Pancasila.
Pada saat itu, Soeharto, Militer, Birokrasi dan Golkar menjadi pilar Orde Baru. The Trianggle Balance of Power Orde Baru.
Mayoritas Mutlak terbentuk dengan Tri Fraksi ABRI, Birokrsi dan Golkar.
Pemilu secara reguler terlaksana, hanya untuk memperbaharui dan memperkuat legitimasi dilaksanakantahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997; hingga Reformasi Mei 1998.
Soeharto kemudian lengser dan muncul Pemerintahan Transisi B.J. Habibie, dan mempercepat Pemilu 2002 menjadi Mei 1999.
Pemilu secara reguler sejak awal orde baru sejak tahun 1971-1997, dan pemilu selanjutnya seharusnya 2002, akan tetapi dipercepat karena reformasi menjadi tahun 1999.
Selanjutnya, Pemilu 2004, 2009m 2014, 2019, 2024 dan seterusnya.
Itulah cikal bakal Partai Golkar sebagai anak kandung Proklamasi.
Email: Nyomanadikusuma@G24 News
Editor: Lala Lala
