G24NEWS.TV, JAKARTA — Partai Golkar menilai usulan kenaikan biaya perbangan haji 2023 sebesar Rp33 juta terlalu tinggi bahkan tidak rasional. Dalam usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) biaya penerbangan menjadi sebesar Rp33 juta padahal tahun lalu biaya ini hanya Rp29 juta.
“Komponen biaya haji terutama transportasi udara yaitu biaya penerbangan yang diusulkan ini terlalu mahal. Kenaikannya terlalu tinggi dibanding tahun yang lalu hingga 4 juta,” ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari fraksi Partai Golkar Ace Hasan Syadzily pada wartawan.
Ace yang juga ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat itu meminta angka biaya penerbangan haji ini diturunkan, karena tidak rasional. Pemerintah, menurut dia harus menjelaskan dengan detail mengapa usulan biaya penerbangan mencapai Rp33 juta. “Nilai sebesar Rp 33 juta ini terlalu tinggi. Kami akan minta diturunkan usulan itu. Tidak rasional,” kata Ace.
Biaya penerbangan adalah salah satu komponen BPIH selain biaya akomodasi di Mekkah dan Madinah, biaya hidup (living cost), dan biaya visa. Menurut Ace, kemungkinan kenaikan biaya penerbangan ini karena mengikuti harga bahan bakar pesawat atau avtur., namun tetap perlu penjelasan lebih lanjut. “Kami harus tahu mengapa bisa sebesar itu. Memang dalam penggunaan pesawat untuk haji ini tergantung biaya avtur,” sebut dia.
Sebelumnya pemerintah mengusulkan BPIH 2023 sebesar Rp98,8 juta dikurangi dengan nilai manfaat dana haji sebesar Rp29,7 juta atau 30 persen. Dengan demikian Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih/biaya yang ditanggung jamaah) 2023 mencapai Rp69 juta.
Angka ini naik signifikan dibandingkan pada 2022 yang hanya sebesar Rp39,8 juta untuk tiap jamaah, waktu itu BPIH sebesar Rp81,7 juta, namun ditutup oleh nilai manfaat keuangan haji sebesar Rp41 juta. “Kami ingin biaya haji dapat terjangkau masyarakat sesuai dengan prinsip istitha’ah atau kemampuan,” kata Ace.
Nilai Manfaat Dana Haji Harus Adil
Ace juga meminta pemerintah tetap mempertimbangkan sustainabilitas keuangan haji dan keadilan nilai manfaat bagi seluruh jemaah haji Indonesia. Nilai ini menurut Ace adalah hak seluruh jemaah haji Indonesia, termasuk lebih dari 5 juta jemaah yang masih menunggu antrean berangkat.
Untuk diketahui, nilai manfaat merupakan merupakan hasil pengembangan dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), baik dari hasil investasi maupun penempatan dana di produk perbankan dengan prinsip syariah. Nilai manfaat dana haji digunakan untuk menanggung sebagian BPIH jemaah Indonesia.
“Kami tidak ingin nilai pokok keuangan dan nilai manfaat jemaah haji tahun depan dan seterusnya terpakai untuk jemaah haji tahun ini. Ini yang kami sedang hitung bersama dengan BPKH,” ujarnya.
Ace meminta BPKH memastikan ketersediaan dana haji yang diperuntukkan sebagai nilai manfaat untuk haji tahun ini. Pada 2022 lalu, BPKH melaporkan saldo akhir dana haji Indonesia mencapai Rp166 triliun. “Pihak BPKH sangat penting dalam memastikan biaya haji tahun ini. Besaran nilai manfaat yang diusulkan 30 persen apakah masih mungkin mengalami perubahan komposisi menjadi lebih besar atau tidak,” ujar dia.
Karena itu, biaya haji yang harus dibayar dan terjangkau oleh calon jamaah masih akan dibahas dengan pihak-pihak terkait. Penentuan BPIH 2023 ditargetkan rampung pada 13 Februari 2023. “Dalam minggu ini, kami akan rapat dengan Dirjen Haji & Umroh, Kementerian Kesehatan RI, pihak maskapai penerbangan, dan PT Angkasa Pura,terutama tentu dengan pihak BPKH,” ujar dia.
Biaya Penerbangan Haji Bisa di Bawah Rp27 juta
Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Golkar John Kennedy Azis berharap semua komponen penyelenggaraan biaya ibadah haji 2023 ini bisa ditekan, salah satunya biaya penerbangan. Biaya ini menurut Aziz bisa ditekan hingga di bawah angka Rp27 juta.
Dengan demikian, total BPIH bisa menjadi mencapai di bawah Rp85 juta, dari usulan sebesar Rp98,8 juta, sehingga biaya yang ditanggung para calon jamaah bisa menjadi lebih terjangkau. “Setidak-tidaknya untuk penerbangan di bawah Rp27 juta. Baru kita make sense, baru kita jalan. Itu harapan kita,” kata dia.
Dengan mengurangi biaya penerbangan, dana nilai manfaat yang kelola BPKH juga tidak akan terlalu mendapat beban untuk pembiayaan perjalanan haji. Di samping biaya penerbangan, kata dia, akomodasi dan konsumsi juga dapat ditekan.
“Artinya jangan diharapkan BPKH, artinya bukan juga kontribusi BPKH untuk menutup ini, tetapi adalah komponen-komponen haji yang kita harus turunkan dulu,” kata dia.
Masih Dibahas
Presiden Joko “Jokowi” Widodo menegaskan bahwa biaya naik haji 2023 belum final, biaya sebesar Rp69 juta masih berupa usulan kepada DPR.
“Biaya haji masih dalam proses kajian, itu belum final. Masih dalam proses kajian, masih dalam proses kalkulasi,” ujar Presiden Jokowi di Jakarta, Selasa.
“Belum final sudah ramai. Masih dalam proses kajian, masih dalam proses kalkulasi,” tambah dia.
Saat ini, pemerintah baru mengusulkan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), terdiri dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih/biaya yang dibayar oleh calon jamaah) dan nilai manfaat dana haji.
