G24NEWS.TV, JAKARTA – Partai-partai anggota parlemen yang menolak sistem pemilu proporsional tertutup berkonsolidasi di Jakarta, Minggu (8/1). Partai Golkar yang menginisiasi pertemuan tokoh-tokoh partai politik untuk menyampaikan sikap menolak wacana memberlakukan kembali sistem pemilu proporsional tertutup.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan partai-partai yang berkumpul hari ini punya kepentingan bersama soal wacana pemberlakuan sistem pemilu proporsional tertutup yang berkembangan belakangan. Kekhawatiran tentang kedaulatan rakyat ini tidak hanya dirasakan oleh Partai Golkar, tapi seluruh peserta pemilu.
“Ini ada kepentingan bersama terkait dengan kedaulatan rakyat dan ini bukan hanya dirasakan Partai Golkar, tapi oleh seluruh partai peserta pemilu,” ujar Airlangga di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan dikutip dari CNNIndonesia.
Lihat postingan ini di Instagram
Partai Golkar, menurut Airlangga ingin duduk bersama membahas hal tersebut. “Kita duduk bersama, kita rembukan dan kebetulan ini di awal tahun perlu silaturahmi antarpartai politik. Kita ingin pada 2023 di tahun politik ini teduh. Nah, keteduhan akan tercipta jika ada komunikasi antarpartai politik,” ujar dia.
“Walaupun berbeda-berbeda prioritas dan agendanya, tetapi ada kesamaan. Nah, kesamaan ini yang dicari terutama menghadapi pemilu 2024 nanti,” lanjut dia.
Tampak sejumlah ketua umum partai politik hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Presiden PKS Ahmad Syaikhu. Kemudian Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali dan Wakil Ketua Umum PPP H M Amir Uskara. Partai Gerindra tidak tampak hadir tapi menyetujui kesepakatan bersama partai-partai tersebut. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga tampak hadir.
“Yang hari ini tidak terlihat adalah Partai Gerindra, namun Partai Gerindra sudah berkomunikasi baik dengan saya maupun dengan NasDem, bang Ahmad Ali, dan sudah menyetujui statement yang dibuat ini,” lanjut Airlangga.
Kesepakatan tersebut pada intinya meminta agar sistem pemilu proporsional terbuka tetap dilaksanakan dan meminta KPU menjalankan pemilu 2024 sesuai dengan jadwal dan peraturan yang sekarang berlaku.
Perdebatan tentang pemberlakukan kembali sistem pemilu proporsional tertutup mengemuka saat ketua KPU Hasyim Asy’ari mengomentari adanya gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) Pasal 168 ayat (2) UU Pemilu.
Oleh para penggugat, sistem proporsional terbuka yang berlaku saat ini dianggap mengerdilkan organisasi partai politik dan pengurus partai politik. Di antara sembilan fraksi di DPR, hanya PDIP yang terang-terangan menginginkan sistem proporsional tertutup diberlakukan kembali. Sistem ini diterapkan pada Pemilu 1955 dan pada pemilu sepanjang orde baru. Terakhir diberlakukan pada Pemilu 1999.
Wakil Ketua Umum Partai Nasdem mengatakan sistem pemilu merupakan domain partai politik dan pemerintah sebagai pembuat undang-undang, bukan MK.
“Harusnya seperti itu (menolak proporsional tertutup) karena itu memang domain Parpol yang pembuat Undang-Undang itu bukan domain MK (Mahkamah Konstitusi) mestinya,” ujar dia.
