G24NEWS.TV, JAKARTA – Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi tahun 2023 sebesar 5,3 persen akan tercapai.
Kenaikan laju ekonomi atau produk domestik bruto (PDB) diperkirakan akan terus berlanjut dan mencapai 5,4 persen di tahun 2024.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan di tahun 2023, diperkirakan Indonesia kembali menghadapi tahun yang berat.
IMF, jelasnya, memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global melambat dari 3,4% pada tahun 2022 menjadi 2,9% pada 2023.
“Sedangkan, inflasi dunia di 2023 diperkirakan mulai melandai (6,6%) meski belum kembali ke tingkat prapandemi (1% – 2%),” paparnya, dalam dalam Rapat Kerja Teknis Fungsi Reskrim Polri 2023, Selasa (14/2/2023).
Dalam sambutan yang disampaikan secara daring, Menko Airlangga Hartarto mengatakan ada empat strategi Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
1. Implementasi dan Transformasi Ekonomi
Implementasi dari transformasi ekonomi, antara lain Perpu cipta kerja, hilirisasi sumber daya alam, devisa hasil ekspor.
Indonesia juga mengalami bonus demografi dan juga kelanjutan dari Proyek Strategis Nasional termasuk IKN dan Kawasan Ekonomi Khusus.
2. Memitigasi Transmisi Kenaikan Harga Komoditas Global
Dalam memitigasi transmisi dari kenaikan harga komoditas global, Pemerintah melakukan berbagai extra effort pengendalian inflasi melalui forum TPIP/TPID termasuk Polri.
Dalam pengendalian inflasi nasional, Pemerintah melihat beberapa hal perlu diperhatikan terutama peran penting Polri dalam menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi serta komunikasi yang efektif.
3. Menjaga Daya Beli Masyarakat
Untuk menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah menyiapkan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) tahun 2023 sebesar Rp476 triliun.
Arah kebijakan perlinsos difokuskan pada perbaikan data dan penargetan program perlinsos melalui Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
Kemudian, penguatan graduasi kemiskinan, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pengentasan kemiskinan, berbagai program Pemerintah masih berjalan, seperti Program Keluarga Harapan, program bantuan sembako, Kartu Prakerja, program Indonesia Pintar, bantuan iuran PBI JKN dan subsidi listrik.
4. Reformasi Struktural
Terkait keberlanjutan reformasi struktural, Pemerintah terus mendorong salah satunya dengan mengimplementasikan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) juga akan dilanjutkan dengan pelarangan ekspor bijih mineral lainnya, terutama pada bijih timah, tembaga, dan bauksit.
Kemudian, Pemerintah mempersiapkan perubahan kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) berupa revisi PP Nomor Tahun 2019.
Untuk peningkatan Kapasitas SDM, salah satunya melalui Program Kartu Prakerja.
Tahun 2023, Pemerintah telah siap untuk menjalankan skema normal yang lebih fokus pada peningkatan skill, baik itu melalui pelatihan luring, daring maupun bauran.*
Email: DharmaSastronegoro@G24.News
Editor: Lala Lala
