G24NEWS.TV, JAKARTA – Indonesia memberlakukan larangan ekspor bijih bauksit untuk mendorong industri pengolahan dan pemurnian bahan tambang itu di dalam negeri.
Presiden Joko Widodo mengatakan ini adalah kebijakan untuk mewujudkan kedaulatan sumber daya alam dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
“Terutama untuk pembukaan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya dan peningkatan devisa serta pertumbuhan ekonomi yang lebih merata,” ujar dia dalam keterangannya di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (21/12).
“Mulai Juni 2023, pemerintah akan memberlakukan larangan ekspor bijih bauksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri,” lanjut Presiden.
Larangan Ekspor Bahan Mentah Tambah Pendapatan
Menurut Presiden Jokowi, industrialisasi bauksit dalam negeri aman menambah pendapatan dari sektor ini dari Rp21 triliun menjadi sekitar Rp62 triliun.
Indonesia juga sudah memberlakukan larangan ekspor bijih nikel pada 1 Januari 2020 yang lalu. Indonesia berhasil meningkatkan nilai ekspor nikel hingga 19 kali lipat yang semula hanya Rp17 triliun pada akhir 2014 meningkat menjadi Rp326 triliun pada 2021.
Namun sayangnya, Indonesia kalah gugatan dari Uni Eropa dalam sengketa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) soal kebijakan ini.
“Perkiraan saya, tahun ini akan tembus lebih dari Rp468 triliun atau lebih dari USD30 miliar,” tutur Presiden.
Pemerintah akan terus meningkatkan industri pengolahan sumber daya alam di dalam negeri, mulai dari pengurangan ekspor bahan mentah dan meningkatkan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam di dalam negeri, ujar Presiden Jokowi.
Industri Hilirisasi Dalam Negeri Siap
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan saat ini sudah ada empat fasilitas pemurnian bauksit dengan kapasitas alumina sebesar 4,3 juta ton.
Selain itu ada juga fasilitas pemurnian bauksit dalam tahap pembangunan memiliki kapasitas input sebesar 27,41 juta ton dengan kapasitas produksi 4,98 juta ton atau mendekati 5 juta ton.
“Cadangan bauksit kita kan besar, 3,2 miliar ton, bisa memenuhi kapasitas sebesar 41,5 juta ton,” ujar Airlangga Hartarto yang juga Ketua Umum Partai Golkar
“Jadi dari jumlah smelter yang disiapkan delapan tersebut masih bisa dua belas smelter lain dan ketahanan dari pada bauksit kita itu antara 90-100 tahun masih cukup reserve yang ada,” lanjut dia.
Airlangga membeberkan, bijih bauksit akan diolah menjadi alumina, lalu menjadi alumunium atau alumunium ingot, selanjutnya turun ke produk turunan dalam bentuk batangan atau flat.
“Tentu nanti akan turun lagi ke industri yang sekarang sudah punya ekosistem yaitu industri permesinan, industri konstruksi,” imbuhnya.
Airlangga Hartarto meyakini kebijakan penghentian ekspor bijih bauksit sekaligus mendorong industri pengolahan dan pemurnian di dalam negeri akan mendatangkan nilai tambah bagi Indonesia.
“Pelarangan seluruhnya bauksit mentah termasuk yang dicuci. Selama ini kan bauksit bisa dicuci kemudian di ekspor. Sekarang yang dicuci pun tidak boleh [diekspor], harus diproses di Indonesia, dan itu mulai Juni tahun 2023,” ujar dia.
“Sekarang jumlah impor aluminium oleh Indonesia itu 2 miliar Dolar AS. Jadi tentu dengan adanya pabrik nanti berproses di Indonesia, USD2 miliar ini menjadi penghematan devisa,” ujar dia.
Larangan Ekspor Bijih Timah dan Tembaga
Indonesia juga berencana menghentikan ekspor bahan mentah timah dan tembaga tahun ini sebagai langkah untuk program hilirisasi dan dukungan pengembangan ekosistem baterai mobil terbesar di dunia.
Selain itu investasi dari sektor jasa dan hilirisasi tambang mempunyai multiplier effect yang paling tinggi.
Pemerintahan Presiden Jokowi ini memasang target untuk tidak akan mengekspor barang mentah apapun sebagai bagian dari upaya memajukan industri dalam negeri.
Presiden Jokowi juga menyadari langkah ini akan mendapat hambatan dari negara-negara lain yang selama ini industrinya bergantung dari bahan mentah Indonesia.
